JPKP Nilai Rahma Tak Berkompeten Pimpin Tanjungpinang

JPKP Nilai Rahma Tak Berkompeten Pimpin Tanjungpinang
Ketua JPKP Kota Tanjungpinang, Adiya Prama Rivaldi. (Foto: Istimewa)

Tanjungpinang – Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kota Tanjungpinang Adiya Prama Rivaldi menilai Rahma sebagai kepala daerah tidak berkompeten dalam memimpin Kota Tanjungpinang.

Menurut Adiya Prama Rivaldi, selama hampir setahun memimpin Kota Tanjungpinang, Rahma kerap kali menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Tak hanya karena kebijakannya, sikap Rahma sebagai wali kota pun kerap menjadi sorotan publik.

“Dari Bansos tahun 2020 yang turun hanya sedikit, BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang tak kunjung turun hingga dana Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) yang menjadi korban pencitraan sang wali kota,” tuturnya, Senin (20/9).

Pria yang kerap disapa Adi itu pun menganggap kebijakan Wali Kota Rahma tidak ada yang perlu di apresiasi karena cacat kebijakan. Terlihat jelas hingga saat ini hubungan wali kota bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) cukup tidak harmonis.

“Pemko jangan membantah hubungan wali kota bersama FKPD tidak retak. Wali kota ini seorang pemimpin bukan pimpinan. Hingga saat ini hubungan internal pun dari Sekdako bersama wali kota tidak ada harmonis-harmonisnya,” tutur Adi lagi.

Baca juga: Koordinator Pejuang Marwah Tanjungpinang Nilai Kepemimpinan Rahma Penuh Gejolak

Ia pun menyayangkan sikap Rahma terhadap Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari. Baginya, posisi Sekdako merupakan posisi yang penting dalam pemerintahan.

Rahma, lanjut Adi, seharusnya mampu menjalin hubungan yang baik dengan internalnya. Apabila hubungan baik itu tidak terjalin, maka hubungan Rahma dengan FKPD pun layak diragukan.

Dikatakan Adi, Rahma juga tidak boleh meninggikan egonya dalam memimpin. Hal itu lantaran posisinya yang merupakan pemimpin dan juga contoh bagi masyarakat.

Selain itu, Adi juga menyoroti sejumlah polemik pada masa kepemimpinan Rahma yang jadi sorotan publik.

Baca juga: Pemko Bantah Isu Hubungan Buruk Wali Kota Rahma dengan FKPD

Pertama, pelantikan Yudi Ramdhani, terdakwa kasus korupsi Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB). Dalam laporan hasil pemeriksaan Inspektorat merekomendasikan yang bersangkutan dibebastugaskan. Namun, Rahma justru melantiknya dengan jabatan eselon yang sama di dinas yang berbeda.

Kedua, bermasalahnya Erwan, Lurah Tanjungpinang Kota terjerat kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Ketiga, tertangkapnya oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang menjadi kurir sabu, Satuan Reserse Narkoba Polres Bintan.

Tambahnya, hal yang paling mencolok saat ini ialah konflik hasil refocusing Pemkot Tanjungpinang yang tidak ada sedikit pun tersalurkan ke masyarakat serta dugaan kasus skandal wali kota.

Hingga saat ini wali kota Rahma masih saja terbungkam atas foto dugaan skandal wali kota yang membingungkan publik itu.

Pewarta: Muhammad Chairuddin
Redaktur: Albet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *