Kacau! Guru Mogok Kerja Massal di Prancis, Ini Penyebabnya

Kacau! Guru Mogok Kerja Massal di Prancis, Ini Penyebabnya
Arsip - Guru sekolah, dosen dan pelajar Prancis berdemonstrasi menuntut kondisi untuk belajar dan bekerja yang lebih baik, pekerjaan dan kenaikan gaji di Nanter sebagai bagian dari mobilisasi di dalam Prancis, saat penyebaran penyakit virus korona (COVID-19), Selasa (26/1/2021). Slogan bertuliskan "Kalian tidak akan mengunci kemarahan kami". REUTERS/Stephane Mahe/WSJ/cfo (REUTERS/STEPHANE MAHE)

Paris – Guru mogok kerja massal di Prancis. Penyebabnya, pemerintah dianggap gagal dalam penanganan dan pencegahan COVID-19.

Para guru menilai pemerintah gagal mengadopsi kebijakan yang masuk akal bagi sekolah dalam penanagan dan perlindungan siswa dan staf dari infeksi COVID-19.

Para guru, orang tua, dan administrator sekolah telah berjuang untuk mengikuti aturan-aturan baru pengujian COVID, yang diumumkan sebelum akhir liburan Natal, yang berubah dua kali karena dikritik.

Pemerintah Prancis telah membalikkan kebijakan sebelumnya yang dengan cepat menutup kelas-kelas dengan kasus positif virus corona.

Pemerintah mengatakan beberapa kerumitan dalam aturan-aturan yang diterapkan adalah harga yang harus dibayar untuk terus menjaga sekolah-sekolah dapat tetap buka.

Namun, lonjakan kasus infeksi pada tahun baru di Prancis mencapai rekor harian mendekati 370.000 kasus dan telah menyebabkan kasus COVID-19 juga melonjak di sekolah-sekolah.

Hal itu berarti banyak sekolah telah kesulitan untuk tetap mengadakan kegiatan belajar secara luring yang sebagian disebabkan adanya kasus infeksi di antara murid dan staf.

Baca juga: Bertemu Presiden Prancis, Persiden Jokowi Sampaikan Tiga Hal Penting

Selain itu, setiap kasus positif COVID-19 di sekolah juga mengakibatkan puluhan orang harus pergi ke laboratorium dan instalasi farmasi untuk pengujian.

“Kelelahan dan kekesalan seluruh komunitas pendidikan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata sebelas serikat pekerja dalam sebuah pernyataan bersama.

“Menteri dan pemerintah harus bertanggung jawab total atas situasi kacau ini akibat gencarnya perubahan kebijakan, protokol yang tidak berjalan dan kurangnya alat yang tepat untuk menjamin (sekolah) dapat berfungsi dengan baik,” demikian pernyataan bersama tersebut.