TANJUNGPINANG – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Tanjungpinang Meitya Yulianty, enggan berkomentar soal Proyek Broadwalk di Istana Kota Rebah kawasan Sei Carang, Kota Tanjungpinang.
Proyek yang menghabiskan dana Rp3,1 miliar itu, terkesan jauh dari standar alias abal-abal.
Saat ditemui di Gedung Gonggong, Meitya tidak ingin memberikan komentar apapun perihal hasil pembangunan Broadwalk Kota Rebah.
Ia meminta untuk membahas kegiatan Kuliner Nusantara, yang sedang berlangsung di pelataran Gedung Gonggong, Tepilaut, Jalan Hangtuah.
“Ini lagi kegiatan Kuliner Nusantara, bahas soal itu aja,” kata Meitya, Sabtu, (26/03).
Saat ditanya soal siapa pengawas dari tender Pembangunan Broadwalk Kota Rebah, Meitya mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan, bahwa persoalan Kota Rebah telah selesai.
Baca juga: Kadisbudpar Takut Jawab Proyek Abal-Abal Rp3,1 Miliar
“Itu sudah selesai, sudah beres semua,” ucap Meitya sambil meninggalkan Gedung Gonggong.
Sementara itu, mantan PLT Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang periode 2020, Thamrin Dahlan menyampaikan, pada zamannya hanya mengurus persoalan administrasi.
“Pada saya hanya administrasi saja. Begitu ibu Meitya jadi kepala, mereka yang memulai untuk menyelesaikan dengan pihak ketiga,” katanya saat ditemui, Jumat (25/03).
Ia menyebut, perencanaan pembangunan Broadwalk Kota Rebah berada pada zaman kepemimpinan Surjadi saat menjadi Kadisbudpar Kota Tanjungpinang.
“Kalau perencanaan zaman pak Surjadi, dan ketika zaman saya hanya menyelesaikan administrasi lalu mengantarkan ke pelelangan,” ucap Thamrin.
Ia mengatakan, bahwa tidak mengetahui siapa pemenang tender karena hanya mengantarkan sampai tahap pelelangan.
Disisi lain, Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah, Adiya Prima Rivaldi yang ditemui di Broadwalk Kota Rebah mengatakan, jembatan disana sangat membahayakan para pengunjung.
“Ikon pariwisata itu paling diutamakan adalah keselamatan pengunjung. Karena bahan dasarnya adalah GRC. Ketika pengunjung bersender, itu akan patah atau jatuh ke air,” katanya.
Baca juga: JPKP Tanjungpinang Akan Laporkan Kejati Kepri ke Kejagung RI
Ia menyampaikan, secara estetika pembangunan Broadwalk, sangat tidak memancarkan keindahan dan terlihat seperti proyek yang mangkrak.
“Indahnya gak dapat, malah seperti mangkrak dan untuk menghabis habiskan anggaran saja,” ucap Adiya Prima Rivaldi .
Dengan anggaran Rp3,1 miliar, menurutnya, proyek Broadwalk sangat membuang biaya yang besar.
Terlebih lagi dengan kondisi pandemi COVID-19.
“Kalau kita bandingkan dengan jembatan Kota Rebah dengan Jembatan di Kabuten Natuna itu jauh. Anggarannya kayaknya lebih minim dengan Natuna. Tapi kenapa proyek di Tanjungpinang tidak karuan,” jelasnya.
Ia meminta, inspektorat Kota Tanjungpinang segera memeriksa pengerjaan proyek Broadwalk Istana Kota Rebah.
“Bahkan BPKP juga harus menindak lanjuti pengerjaan proyek ini. Apakah ini merupakan dugaaan korupsi atau tidak,” ucapnya.
