Tanjungpinang – Pengamat ekonomi dan pengusaha meminta Wali Kota Tanjungpinang Rahma mengevaluasi kebijakan yang diterapkan saat ini dalam rangka pemulihan ekonomi.
Pengamat Ekonomi Rachmad Chartady menjelaskan, kebijakan yang selama ini diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang tidak efektif. Ia menilai kebijakan seperti rencana penyiraman, pembatasan jam malam, tes antigen, hingga ancaman penggembokan kendaraan tidak mampu memulihkan ekonomi masyarakat Kota Tanjungpinang.
“Dalam penanganan COVID, kita juga membicarakan pemulihan ekonomi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tapi bukan malah menghancurkan ekonomi masyarakat,” jelas Rachmad di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Sabtu (06/07).
Ia menuturkan, apabila kebijakan tersebut terus diterapkan, maka perekonomian di Tanjungpinang dapat terus menurun.
“Dampaknya perekomonomian semakin melemah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya para pengusaha dan UMKM,” ucap Rachmad.
Ia menyarankan agar Pemko Tanjungpinang segera mengevaluasi kebijakan yang saat ini diterapkan. Menurutnya, Pemko Tanjungpinang dapat berdiskusi langsung dengan para pengusaha untuk merencanakan strategi pemulihan ekonomi sekaligus penanganan COVID-19.
“Kita harus memberikan pandangan kepada masyarakat melalui pendekatan persuasif. Ya, ajak dong ngopi bareng Pemko Tanjungpinang dan pengusaha. Jadi ada diskusi dan komitmen bersama,” tutur Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan itu.
Ia menjelaskan para pengusaha dapat menjadi mitra yang bagus agar kedua hal tersebut berjalan serentak. Contohnya, para pengusaha dapat menjadi pelopor atau bahkan fasilitator tempat berlangsungnya vaksinasi.
Ia memberikan masukan kepada Pemko Tanjungpinang agar merancang program-program yang ditujukan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi dengan prinsip asas keadilan sosial, kesejahteraan rakyat. “Mendukung pelaku usaha, menerapkan kebijakan yang penuh kehati-hatian, tata kelola yang baik, transparan, akseleratif, adil dan sesuai dengan peraturan yg berlaku tentunya, serta tidak menimbulkan penyimpangan moral,” ujarnya.
Lanjut, kata Rachmad, Pemko Tanjungpinang dapat merancang program pengembangan usaha kecil dan menengah, untuk pemberdayaan ekonomi rakyat produktif yang berjiwa koorperatif melalui bantuan modal, pelatihan, penyuluhan, bimbingan serta bantuan promosi dan kemitraan usaha. Program yang meningkatkan ketahanan pangan dan diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat.
Sejalan dengan itu, Saleh salah seorang pengusaha kafe menambahkan, kebijakan yang diterapkan Pemko Tanjungpinang saat ini sangat memberatkan para pengusaha. Ia menilai kebijakan itu berdampak pada penurunan omzet para pengusaha.
“Kebijkannya sangat memberatkan. Dampaknya menurunkan omzet kami. Yang tadinya bisa 100% sekarang hanya 70%,” kata Saleh, Sabtu (06/07).
Saleh mengatakan, seharusnya pemerintah dapat mengajak para pengusaha untuk berdiskusi. Ia menjelaskan, kebijakan yang dikeluarkan sangat mempengaruhi perekonomian di Tanjungpinang.
“Perekonomian akan samakin merosot dan para pengusaha terancam gulung tikar. Iya, kalau modal kita tidak kuat, ya kita tutup sementara. Karena kebijakan pemerintah tidak membantu,” ujarnya. (*)
Pewarta: Muhammad Chairuddin
Redaktur : Muhammad Bunga Ashab
