Jakarta – Kementerian Sosial berupaya mempercepat penyaluran bantuan sosial berupa Bantuan Sosial Tunai (BST), BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) atau kartu sembako, serta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk wilayah terdampak PPKM level 4.
“PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST merupakan bantuan sosial yang eksisting. Artinya, program yang sudah berjalan sebelum kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, ” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini dalm keterangannya di Jakarta, Senin (26/7).
Baca juga: Kabar Gembira! Kemensos Siapkan Rp7,08 T untuk Bansos 5,9 Juta Warga
Kemensos bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran bantuan beras 10 kg untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST dan 8,8 juta KPM, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH.
Pemerintah juga mengalokasikan BST sebesar Rp15,1 triliun untuk 10 juta KPM selama 2 bulan, yakni Mei Juni 2021, yang cair pada Juli 2021 sebesar Rp600 ribu/KPM yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.
Alokasi BPNT/kartu sembako sebesar Rp42,3 triliun menyasar 18,8 juta KPM dan mendapat tambahan dua bulan, yakni bulan Juli dan Agustus sebesar Rp200.000/ per KPM per bulan yang disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).
Anggaran PKH sebesar Rp28,3 triliun untuk 10 juta KPM dengan tiga komponen, yakni komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial (kesos). Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui dan balita. Komponen pendidikan terdiri dari siswa SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat, dan komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.
