JAKARTA – Pemerintah bersama DPR akhirnya sepakat mengubah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).
Kesepakatan tersebut diambil melalui revisi Undang-Undang BUMN yang disahkan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.
“Transformasi kelembagaan yang semula Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara yang disingkat BP BUMN,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini pada rapat tersebut.
Lantas, apa sebenarnya perbedaan Kementerian BUMN dengan BP BUMN?
Ketua Panja RUU BUMN, Andre Rosiade, menegaskan perbedaan paling mencolok ada di fungsi pengawasan. Menurutnya, BP BUMN tidak lagi memegang fungsi yang sebelumnya melekat di Kementerian BUMN.
“Jadi pertama, fungsi pengawasan yang dulu ada di Kementerian BUMN sekarang langsung di Dewas Danantara, itu saja,” kata Andre di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dilansair dari laman CNNIndonesia.
Selain itu, ada juga perbedaan pada struktur pimpinan. Jika Kementerian BUMN dipimpin oleh seorang menteri, maka BP BUMN akan dipimpin oleh kepala badan.
Baca Juga: Gubernur Jabar Gebrak Program ‘Seribu Sehari’, ASN hingga Warga Diminta Donasi Rp1.000 per Hari
Meski begitu, fungsi lainnya tetap melekat di BP BUMN. Salah satunya adalah hak untuk ikut memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMN. Badan baru ini masih memegang 1 persen saham di setiap perusahaan pelat merah.
Andre juga memastikan status kepegawaian tidak berubah. Semua pegawai Kementerian BUMN otomatis beralih menjadi pegawai BP BUMN, dengan status tetap sebagai aparatur sipil negara.
“ASN (aparatur sipil negara) dong, tetap ASN,” ucap Andre.
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
