JAKARTA – Kepala daerah terpilih akan mengikuti pembekalan atau retreat di Akademi Militer (AKMIL) Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah (Jateng), Jumat 21 Februari 2025 pekan depan.
Sementara, Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan melantik kepala daerah terpilih sehari sebelum pembekalan, Kamis 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Arya Bima. Arya memastikan, ada 505 kepala daerah yang dilantik lalu mengikuti retreat di AKMIL Magelang 21-28 Februari 2025.
“Tanggal 21 Februari, para kepala daerah itu akan mengikuti pembekalan di AKMIL Magelang,” kata Arya Bima ditemui di Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung, Ahad 09 Februari 2025.
Bima juga memastikan, retreat yang diikuti 505 kepala daerah di antaranya gubernur, bupati serta wali kota yang tidak berhadapan dengan gugatan atau urusan sengketanya di Mahkamah Konstitusi (MK) telah selesai terkait Pilkada 2024.
“Inti materinya pertama adalah tentang tupoksi dari para kepala daerah. Kedua, Asta Cita yang disampaikan para menter terkait. Ketiga, ada pembekalan juga dari Lemhanas,” sambung Arya menambahkan, mengutip cnnindonesia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa biaya pelaksanaan retreat untuk kepala daerah tidak ditanggung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Prasetyo menjelaskan biaya retreat kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 itu akan ditanggung oleh pemerintah menggunakan anggaran negara yang tersedia.
“Biayanya enggak dari kantong pribadi presiden dong, tetapi dari pemerintah,” ungkap Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu 01 Februari 2025.
Prasetyo Hadi mengklaim pelaksanaan retreat kepala daerah nantinya tidak kontradiktif dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta penggunaan anggaran lebih efisien.
Sebab, lanjut Prasetyo, acara retreat kepala daerah tersebut dinilai pemerintah penting untuk menyatukan pandangan pemerintah daerah dan pusat.
“Nah kita merasa bahwa retreat menjadi sangat penting, Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota,” tutur Prasetyo menutup wawancara.
