TANJUNGPINANG — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800 ribu debitur di seluruh Indonesia. Langkah besar ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kecil.
Peluncuran nasional dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga meresmikan Kredit Program Perumahan (KKP) melalui siaran langsung Zoom Meeting dari Surabaya, Selasa 21 Oktober 2025.
Dalam sambutannya, Airlangga menegaskan bahwa KUR bukan sekadar program kredit melainkan motor penggerak ekonomi produktif yang mampu menyerap tenaga kerja baru.
“Setiap usaha produktif yang dibiayai KUR rata-rata mampu membuka tiga hingga lima lapangan kerja baru. Tahun 2025, kita menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp300 triliun, dengan fokus pada sektor-sektor padat karya seperti pertanian, manufaktur, serta makanan dan minuman,” jelasnya.
Airlangga juga menyoroti bahwa tingkat kredit macet (NPL) KUR hanya 2,28 persen, jauh di bawah kredit non-KUR yang mencapai 4,55 persen. Pemerintah, katanya, akan terus memperluas jangkauan KUR hingga ke luar Pulau Jawa, termasuk membantu pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi calon pekerja migran.
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan Kredit Program Perumahan (KKP) sebagai langkah lanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini mengalokasikan tambahan anggaran Rp130 triliun, di mana Rp113 triliun difokuskan untuk sektor konstruksi dan penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Kami berharap KKP juga dapat melibatkan kontraktor UMKM di daerah agar ikut berperan aktif membangun rumah rakyat, sejalan dengan target nasional penyediaan tiga juta unit rumah,” ujar Airlangga.
Kepri Ikut Sukseskan Akad Massal KUR dan KKP Serentak
Peluncuran serentak Akad Massal KUR dan KKP diikuti oleh 38 provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang.
Dalam sambutannya, Wagub Nyanyang menegaskan bahwa KUR merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memperkuat ekonomi rakyat dan sektor UMKM.
“KUR bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi tentang keberpihakan. Inilah bukti nyata negara hadir untuk rakyat kecil. Melalui KUR, masyarakat bisa naik kelas, mandiri, berdaya, dan sejahtera,” ungkap Nyanyang.
Penyaluran KUR di Kepri Capai Rp793,5 Miliar untuk 10.695 Debitur
Menurut data Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Kepri, hingga semester I tahun 2025, penyaluran KUR di Kepri telah mencapai Rp793,5 miliar dengan total 10.695 debitur terdiri dari:
KUR Mikro: 9.155 debitur (Rp410,13 miliar)
KUR Kecil: 1.431 debitur (Rp382,31 miliar)
KUR Super Mikro: 109 debitur (Rp1,06 miliar)
Dari sisi wilayah, Kota Batam mencatat penyaluran terbesar yakni Rp465,56 miliar kepada 5.058 debitur, disusul Karimun (Rp92,51 miliar), Bintan (Rp87,76 miliar), Tanjungpinang (Rp60,09 miliar), Natuna (Rp42,45 miliar), Anambas (Rp24,18 miliar), dan Lingga (Rp20,95 miliar).
Sektor penerima terbesar berasal dari perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta jasa kemasyarakatan dan sosial.
Wagub Nyanyang menegaskan bahwa capaian tersebut tidak lepas dari sinergi erat antara Pemprov Kepri, perbankan, OJK, Bank Indonesia, serta kementerian dan lembaga terkait. Namun, ia juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi, seperti keterbatasan akses pembiayaan di wilayah kepulauan, minimnya SDM pendamping, dan rendahnya literasi keuangan masyarakat.
Sebagai solusi, Pemprov Kepri menghadirkan program subsidi margin nol persen bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah. Sejak 2021 hingga September 2025, sebanyak 1.667 UMKM telah menerima pembiayaan sebesar Rp39,7 miliar.
“Kami tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tapi juga mendorong pemberdayaan. Tahun ini kami fokus pada pelatihan pembukuan, desain produk, hingga digitalisasi pemasaran,” tambahnya.
Nyanyang juga menyambut positif peluncuran Kredit Program Perumahan (KKP) yang diharapkan dapat membuka akses kepemilikan rumah layak bagi pelaku UMKM dan masyarakat pekerja.
“Melalui KUR dan KKP, kita tidak hanya memperkuat ekonomi, tetapi juga memperluas kesejahteraan masyarakat Kepri,” tutup Wagub Nyanyang.
Baca juga: Wagub Nyanyang Dorong Kepri Naikkan Skor Integritas SPI 2025
Acara ditutup dengan penandatanganan simbolis Akad Massal KUR dan KKP secara serentak di 38 provinsi, menandai komitmen bersama pemerintah pusat, daerah, dan perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis UMKM.
Turut hadir Ketua DPRD Provinsi Kepri H. Iman Setiawan, jajaran Forkopimda, perwakilan bupati/wali kota se-Kepri, Kepala OPD Pemprov Kepri, instansi vertikal, serta pimpinan perbankan se-Kepri. (*)
