TANJUNGPINANG – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2024 tingkat Provinsi Kepri. Kegiatan ini dengan melibatkan berbagai elemen strategis daerah dan berlangsung di Aston Hotel Tanjungpinang, Selasa 3 Juni 2025.
Acara dibuka langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah, serta dihadiri oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, instansi vertikal, perangkat daerah Pemprov Kepri, akademisi, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan insan pers.
Dalam sambutannya, Arif menegaskan pentingnya IDI sebagai indikator objektif dalam mengukur kualitas demokrasi di daerah. “Penyusunan IDI ini berbasis data empiris, artinya bersumber dari fakta yang dapat diobservasi dan diverifikasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tren fluktuatif IDI Kepri dalam tiga tahun terakhir. “Tahun 2021 kita membanggakan karena masuk 10 besar nasional. Namun pada 2022, peringkat kita turun ke posisi 18, dan sedikit membaik di 2023 dengan posisi ke-16,” kata Arif.
Menurutnya, penurunan skor IDI disebabkan oleh melemahnya aspek kebebasan dan kapasitas demokrasi di daerah. “Kondisi keamanan dan dinamika politik lokal seperti pilkada menjadi faktor signifikan,” ujarnya.
Arif berharap kolaborasi dan koordinasi lintas sektor dapat ditingkatkan guna memperbaiki data dan indikator yang dinilai masih lemah.
“Kami menargetkan skor IDI Kepri 2024 bisa kembali naik, idealnya berada di atas 80 poin,” ujarnya
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kepri, Muhammad Iksan, menjelaskan bahwa FGD ini merupakan bagian penting dari proses penyusunan IDI. “Kami mengumpulkan data kualitatif yang relevan dengan indikator demokrasi, baik melalui review media, dokumen, maupun diskusi langsung dengan para pemangku kepentingan,” kata Iksan.
Ia menambahkan, FGD tidak hanya menjadi sarana verifikasi dan konfirmasi data kuantitatif, tetapi juga berfungsi menggali konteks dan dinamika lokal yang belum tertangkap dalam data statistik.
“Kami ingin memastikan seluruh indikator yang ditetapkan oleh kementerian dan lembaga terkait bisa terukur dengan baik dan mencerminkan realitas demokrasi di Kepri,” tutupnya.
Baca juga: Kesbangpol Kepri Targetkan Masuk 5 Besar Indeks Demokrasi Indonesia
Melalui kegiatan ini, diharapkan penyusunan IDI Kepri 2024 dapat memberikan gambaran yang akurat sekaligus menjadi dasar perbaikan tata kelola demokrasi di daerah. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
