BATAM – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafky Rasyid, menanggapi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2025 (Perpres 21/2025) sebagai angin segar bagi kalangan dunia usaha di daerah tersebut.
Regulasi ini sebagai sinyal kuat dari pemerintah pusat untuk memperkuat peran Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam mengelola kawasan strategis tersebut.
“Ini sinyal bagus. Artinya, BP Batam mampu meyakinkan Presiden untuk memberi kewenangan lebih besar dalam mengatur dan mengelola kawasan Batam. Kami melihat ini sebagai peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Rafky dalam wawancara, Jumat 18 April 2025.
Meski Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, belum genap sebulan menjabat, Rafky menilai sudah ada langkah awal yang menjanjikan. Ia menyebut, struktur organisasi BP Batam memang masih dalam tahap pembentukan, namun semangat perubahan sudah terasa.
“Amsakar menyampaikan bahwa jabatan-jabatan strategis seperti direktur, manajer, dan posisi penting lainnya belum dilantik. Artinya, mesin organisasinya belum bekerja penuh. Tapi gerak cepatnya patut diapresiasi,” kata Rafky.
Salah satu gebrakan awal yang dinilai positif adalah pertemuan langsung antara pimpinan BP Batam dan para pelaku usaha pada Rabu 16 April kemarin. Menurut Rafky, forum tersebut menjadi ruang komunikasi penting untuk menyerap aspirasi dan memperkuat sinergi antara pemerintah dan pengusaha.
Baca juga: BP Batam Pererat Sinergi dengan Pelaku Usaha, Amsakar Komitmen Percepat Layanan
Ia juga menyoroti bahwa Perpres ini membuka peluang untuk penyederhanaan birokrasi dan percepatan proses perizinan.
“Selama ini, urusan perizinan harus ke kementerian di Jakarta. Kalau semua bisa diselesaikan di Batam melalui BP Batam, tentu lebih efisien,” ujarnya.
Lebih jauh, Rafky berharap ke depan pemerintah pusat terus mendorong kebijakan-kebijakan yang memperkuat posisi Batam sebagai kawasan strategis yang kompetitif secara regional.
“Kalau Batam ingin bersaing dengan Johor, Vietnam, bahkan Singapura, harus ada keistimewaan. Kita punya letak geografis yang sangat strategis. Maka yang dibutuhkan adalah kemudahan, kecepatan layanan, dan birokrasi yang ringkas,” katanya menutup. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
