Ketua DPRD Batam Tegaskan Tidak Ada Perjalanan Dinas Fiktif di Lembaganya

BATAM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Kepulauan Riau Nuryanto menegaskan di lembaganya tidak ada perjalanan dinas fiktif DPRD Batam tahun 2016.

Nuryanto mengatakan, perjalan dinas yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam sepanjang tahun 2016 tersebut terbilang sah, resmi dan tidak fiktif.

“Saya tegaskan di sini, bahwa perjalanan dinas yang diiusukan fiktif itu tidak benar. Mengingat, yang kami lakukan sepanjang tahun 2016 itu resmi, sah dan tidak fiktif,” kata Nuryanto didampingi Wakil Ketua Ahmad Surya dan Muhammad Yunus, Senin (20/03).

Untuk itu, pihaknya mencoba meluruskan tanpa bermaksud menyudutkan pihak-pihak tertentu.

“Sekali lagi, yang saya tahu dan saya pahami bahwa perjalanan dinas kita resmi. Namun ada kekurangan pada pembayaran oleh Sekretariat Dewan ke pihak travel,” tegasnya.

Artinya, tambahnya, setiap tahunnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit. Setelah ada lampiran dari BPK, jika ada temuan dan kerugian maka ada ruang untuk dilakukan perbaikan.

“Baik itu melalui perbaikan secara administratif ataupun pengembalian jika ditemukan ada kerugian negara,” kata dia.

Baca juga: Polisi Periksa Puluhan Orang Terkait Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif DPRD Batam

Namun yang terjadi saat ini adalah, tidak ada kerugian negara ataupun perbaikan secara administrasi. Hanya kekurangan pembayaran dari dana perjalanan dinas anggota DPRD Batam ke pihak travel agen.

“Selama perjalanan dinas ini pun, kami [para anggota dewan] hanya menerima uang makan dan uang representatif. Sementara untuk uang tiket pesawat dan uang dan hotel, sudah dipesankan langsung oleh pihak Sekretariat DPRD Batam melalui pihak ketiga,” kata dia.

Oleh karena itu, pihaknya mengaku tidak mengetahui letak kerugian negara hingga akhirnya diperiksa oleh aparat kepolisian dari Polresta Barelang.

Namun demikian, sebagai warga negara yang baik, pihaknya tetap mengikuti prosedur yang ada.

“Kami tidak tahu letak di mana kerugian negara. Yang kami tahu, ada kekurangan pembayaran dari Sekretariat Dewan ke travel. Saya yakinkan sekali lagi, perjalanan dinas kita ini jelas dan tidak fiktif,” tutupnya. (*)

Ikuti Berita Lainnya diĀ Google News