Tanjungpinang, Ulasan. Co – Ketua DPRD Provinsi Kepri mengajak seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Kepri untuk ikut memerangi wabah Covid-19. Salah satunya dengan menyalurkan dana tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) satu pintu melalui Pemprov Kepri.
Dengan demikian, penerima dana CSR akan lebih tepat sasaran karna di koordinasi dalam satu pintu.
“Pertama-tama, Kami mengucapkan terimakasih kepada BUMN yang sudah menyalurkan CSR nya dalam bentuk pengadaan APD (alat pelindung diri) dan pembagian sembako. Kedepan, kami berharap penyalurannya dapat dikoordinasikan dengan Pemprov selaku gugus tugas Covid-19,” kata Jumaga saat melakukan teleconference rapat koordinasi percepatan penangan covid19, Rabu (15/4). H
dalam teleconference, anggota DPRD dapil Tanjungpinang, Lis Darmansyah dan Bobby Jayanto.
Mengingat dampak Covid-19 yang sangat luas, Jumaga berharap BUMN yang ada di Kepri ini dapat memperbesar dana CSR-nya. Sebab, anggaran Pemprov Kepri tidak akan mampu mengcover seluruh masyarakat yang terdampak covid.
“Untuk kali ini, atas nama Pemerintahan Provinsi Kepri, kami memohon agar dana CSR diperbesar untuk selanjutnya diarahkan ke pengadaan alat kesehatan dan pengadaan sembako,” kata Jumaga.
Senada dengan Jumaga, Gubernur Kepri Isdianto dari Tanjungpinang memaparkan bahwa dampak virus Corona dimasyarakat Kepri mengkhawatirkan. Untuk itu, Pemprov Kepri membuka diri berkolaborasi dengan semua pihak untuk dapat mengatasi Covid termasuk dalam penyaluran CSR.
“Kami berharap bantuan dari pihak BUMN agar dana CSR dapat disalurkan melalui kami, Pemprov. Seperti permintaan DPRD agar penerima lebih tepat sasaran,” kata Isdianto.
Saat ini, Pemprov Kepri sedang menyusun data riil masyarakat terdampak virus Corona ini. Dengan begitu, nantinya Pemprov dapat memotret dan menyusun cluster mana saja yang prioritas, dan mana yang bisa menyusul dibelakangnya.
Sementara itu, Unit Manager Comm, Rel & CSR Pertamina MOR I, Roby Hervindo mengatakan bahwa BUMN saat ini telah membentuk Satgas Peduli Covid-19. Untuk Kepri, Pertamina kata Roby, ditunjuk menjadi koordinator wilayah Kepri.
Beberapa hal yang sudah dilakukan adalah memberi bantuan peralatan medis kerumah sakit rujukan Covid-19, pembagian sembako dan masker. Sedangkan dari SKK Migas, dana CSR nya sudah diwujudkan dalam bentuk pengadaan APD. Untuk pembagian Sembako, SKK Migas berjanji untuk menyesuaikan kembali anggaran CSR mereka untuk diarahkan kepada pembagian Sembako.
“Pada prinsipnya, kami BUMN siap berkontribusi membantu Pemerintah Provinsi dalam memerangi wabah ini melalui dana CSR kami,” kata Roby.
Ditempat terpisah, Plt Dirut PLN Batam, Awaluddin Hamid menjamin pasokan listrik di Batam selama masa tanggap darurat ini aman dan tangguh. Tak hanya menjamin ketangguhan listriknya, PLN Batam juga telah menyalurkan Handsanitizer serta menginvestasikan Rp2 miliar untuk RS Galang.
Wabah Corona yang melanda Indonesia dan Provinsi Kepri semakin mengkhawatirkan. Pemerintah Provinsi Kepri berencana untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa Kabupaten dan Kota di wilayah Kepri.
Rencana ini dinilai Komisi I harus dilakukan melalui kajian yang matang dan mendalam serta diharapkan melibatkan Dewan Kepri.
“Rencana PSBB ini harus dikaji matang dan melibatkan DPRD. Dan kami juga meminta agar Pemprov menyiapkan SOP yang ada berkaitan dengan penanganan Covid-19 diberikan ke DPRD juga,” pinta Wakil Ketua Komisi I Taba Iskandar, saat menggelar rapat teleconference dengan Pemprov Kepri yang diwakili Sekda, TS Arif Fadillah, Rabu (15/4).
Menurutnya untuk mengusulkan PSBB ke Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan COVID-19, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi daerah di antaranya jumlah dan kasus kematian, serta adanya epidemiologi di tempat lain yang berkoneksi dengan daerah yang akan mengajukan PSBB. Pemerintah daerah juga harus menyiapkan data-data pendukung di antaranya mengenai peningkatan kasus dan waktu kurva epidemiologi termasuk peta penyebaran menurut kurva waktu. Kemudian perlu juga dihitung ketersediaan kebutuhan hidup dasar bagi masyarakat karena PSBB membatasi masyarakat untuk ke luar rumah. Perlu adanya jaringan pengaman sosial selama PSBB dilakukan. Infrastruktur pendukung terutama di bidang kesehatan untuk merawat masyarakat yang terpapar juga harus tersedia serta anggarannya untuk itu.
Selain membahas PSBB, DPRD meminta agar Pemprov Kepri memastikan fungsi pemerintahan daerah berjalan dengan baik dan efektif.
“Kami menyadari kesulitan yang terjadi saat ini. Namun, kami meminta agar fungsi pemerintahan daerah berjalan dengan tetap mempedomani protokol penanganan virus Covid-19,” tambahnya. .
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah, Arif Fadilla menjamin hubungan kerja antara Pemprov Kepri dan DPRD Kepri berjalan dengan baik. Sedangkan rencana untuk melakukan PSBB, Pemprov Kepri berjanji untuk tetap berkoordinasi dengan DPRD Kepri.
“Atas permintaan DPRD, kami akan memberikan standar operation prosedur (SOP) yang berkaitan dengan tugas penanganan Covid-19,” tegas Arif.
Dari Batam, anggota DPRD Kepri melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Domestik Sekupang Batam. Anggota DPRD Kepri Sugianto meminta kepada pengelola pelabuhan untuk mewajibkan penumpang menggunakan masker dan alat pencuci tangan di pelabuhan.
“Protokol pengamanan di pelabuhan harus dijalankan dengan baik. Seperti APD dan hazmat harus lengkap untuk petugas karantina,” kata Sugianto.
Saat ini, seluruh anggota DPRD Kepri melakukan kunjungan dan pantuan ke lapangan. Koordinasi juga dilakukan dengan stackholder sepanjang masa tanggap darurat ini.
