BINTAN – Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), Musaffa Abas, merespons wacana Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait pemilihan kepala daerah mulai gubernur, serta bupati dan wali kota dipilih DPRD. Ia menilai wacana itu tidak relevan bagi masyarakat.
Namun ia hanya sepakat terkait efisiensi anggaran Pilkada yang cukup mahal. Sebab anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pemilihan kepala daerah cukup besar. Seperti pelaksanaanPilkada serentak tahun 2024 menelan anggaran kurang lebih Rp15 miliar.
Musaffa tetap memikirkan hak masyarakat yang hilang jika kebijakan itu diterapkan dalam memilih kepala daerah. Meskipun anggota DPRD merupakan perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat.
“Tapi anggota DPRD tidak serta merta memilih kepala daerah yang akan memimpin dan membangun daerahnya ke depan,” kata Musaffa, Jumat 13 Desember 2024.
Ia menilai kebanyakan anggota DPRD kabupaten/kota, provinsi maupun DPR RI dan DPD RI lebih mementingkan urusan pribadi, ketimbang memperjuangkan kepentingan masyarakat didaerahnya.
Selain itu pemilik partai politik (parpol) yang bakal diuntungkan, jika pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD, karena semua itu kepentingannya bukan kepentingan masyarakat.
“Tidak relevan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota dipilih di DPRD,” tegasnya.
Baca juga: Presiden Prabowo Wacanakan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Buntut Ongkos Pilkada Mahal
Ia bahkan mempertanyakan kenapa hanya pemilihan kepala daerah yang dipilih di DPRD. Kenapa tidak sekaligus pemilihan presiden juga diterapkan di DPR. “Inilah dinamika demokrasi dan politik kita,” sebutnya. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
