Tanjungpinang, Ulasan.co – Ketua LSM Kelompok Diskusi Anti 86, Cak Ta’in Komari mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kepri yang sedang melaksanakan pilkada, untuk tidak memilih calon pemimpin yang tersangkut persoalan hukum.
Menurut Cak Ta’in, calon kepala daerah yang bermasalah hukum kalau terpilih maka hanya akan sibuk mengurusi pengamanan kasus tersebut. Dengan demikian kapan dia akan memikirkan kepentingan masyarakat.
“Pertimbangan soal kasus hukum ini penting supaya masyarakat nanti tidak diabaikan,” ujarnya.
Cak Ta’in juga mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak politik praktis.
“Masyarakat harus jeli tidak terjebak dalam politik praktis, dengan imbalan uang recehan,” kata mantan Dosen UNRIKA itu.
Mantan wartawan itupun memerinci calon kepala daerah yang menyimpan kasus terkait dirinya.
Calon Bupati Karimun, Aumur Rafiq terlibat suap Rp500 juta kepada pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mencairkan Dana Intensif Daerah senilai Rp47 Milyar. Beberapa kepala daerah sudah jadi tersangka bahkan sudah ditahan oleh KPK.
Calon Bupati Bintan, Alias Wello dikaitkan dengan status tersangka Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi, yang dianggap korupsi bidang pertambangan senilai Rp5,8 Triliun.
Calon Walikota Batam, HM Rudi yang sedang disebut-sebut akan dilaporkan LSM ke Mabes polri terkait dugaan penggunaan ijazah palsu. *** (tim).
