Batam, Ulasan.co – Dalam diskusi online Bersama Kader SKPP yang di siarkan langsung di Youtube dan aplikasi zoom, Endri Sanopaka, MPM, ketua Stisipol Raja Haji sekaligus fasilitator diskusi mengatakan idealnya Pemilu dan Pilkada tidak di Tahun ini.
“Saya melihat idealnya tidak di tahun 2020 walaupun sudah banyak yang mengatakan dan menetapkan melalui RPP bahwa 9 Desember itu akan tetap di laksanakan, apalagi di tambah kita harus siap sedia melaksanakan yang namanya new normal,” ujarnya Selasa (2/6) via online.
Lanjutnya, ia mengatakan mengapa hal ini harus di tunda karena pengalokasian anggaran pemerintah daerah di fokuskan pada program-program yang mengarah pada penanganan covid-19.
“Menurut pendapat saya, ini akan menguntungkan bagi calon petahana. Mengapa? Karena mereka berstatus sebagai ketua gugus tugas, alokasi anggaran mereka untuk bansos itu mereka bisa lakukanlakukan. Nah, ini yang nanti jadi tidak fair ketika bersaing dengan mereka yang non-petahana,” ujarnya.
“Ini tinjauan saya secara politik tapi tinjauan secara keamanan, mungkin sudah ada protokol kesehatan dari PSBB dan sebagainya,” tambahnya.
Endri juga mengatakan idealnya Pilkada dilaksanakan pada Maret atau September tahun depan.
“Pendapat saya idealnya Maret atau September karena kondisinya di bulan Februari kepala daerah sudah habis masa jabatannya, mungkin pertimbangan dari Kementrian dalam negeri sulitnya menunjuk pejabat kepala daerah nantinya. Bayangkan di Kepri itu akan ada 6 pilkada, SDM yang agak terbatas yang menjadi kendalanya ini mungkin ada Plus minusnya,” katanya.
Endri juga berharap nantinya peserta kader pengawasan partisipatif yang akan menjadi mata dan telinga bawaslu dalam menangani atau melaporkan dugaan pelanggaran.
“Tentu saja kembali lagi ke pada peserta SKPP yang nantinya akan menjadi mata dan telinga bawaslu dalam menangani atau melaporkan dugaan pelanggaran,” tutupnya.
Pewarta: Engesti
Editor : Redaksi
