BATAM – Komisi III DPR RI menunjukkan keseriusannya dalam memerangi peredaran narkoba di Indonesia dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum di Bidang Narkotika untuk periode 2024–2029. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, dalam konferensi pers di Pelabuhan Bea Cukai Batam, Senin 26 Mei 2025.
Pembentukan Panja ini menjadi respons cepat atas keberhasilan aparat gabungan menggagalkan penyelundupan besar narkotika di perairan Kepulauan Riau sebanyak 2.115.130 gram sabu diamankan dari kapal MT Sea Dragon Tarawa.
Dede menyampaikan apresiasi tinggi kepada Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, TNI AL, dan Polda Kepri yang turut andil dalam operasi tersebut.
“Bayangkan, jika satu gram dikonsumsi oleh empat orang, maka lebih dari delapan juta jiwa bisa menjadi korban. Ini bukan angka kecil, ini ancaman nyata bagi masa depan bangsa,” tegasnya.
Sebagai Ketua Panja Narkotika, Dede menyatakan bahwa pembentukan tim ini lahir dari keprihatinan atas semakin masifnya peredaran narkoba yang kini bahkan menyasar kalangan remaja dan anak-anak.
“Kami menjaring langsung laporan dari masyarakat dan kajian dari mitra kerja. Ini bentuk keseriusan kami untuk bergerak cepat dan tepat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemberantasan narkotika merupakan program prioritas nasional ke-6 yang tertuang dalam visi-misi Presiden Prabowo Subianto. Komisi III akan mengawal ketat seluruh proses penegakan hukum agar berjalan transparan dan tanpa kompromi.
Dede juga mengingatkan keras kepada seluruh aparat penegak hukum untuk menjaga integritas dalam pengelolaan barang bukti narkotika.
“Nilainya fantastis. Satu gram pun tidak boleh disalahgunakan. Tidak boleh ada celah untuk penyimpangan,” katanya.
Baca juga: 2 Ton Sabu di Kapal MT Sea Dragon Tarawa Diduga Jaringan Internasional DPO Dewi Astuti
Menyoroti posisi strategis Kepulauan Riau sebagai pintu masuk narkotika internasional, Dede menekankan perlunya pengawasan ekstra di jalur-jalur rawan seperti Batam dan pesisir timur Indonesia.
“Kami tidak segan turun langsung ke daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi. Ini adalah bagian dari tugas konstitusional kami sebagai pengawas penegakan hukum,” tutupnya. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
