BATAM – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan para pelaku usaha agar tidak memanfaatkan momen kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mencari keuntungan lebih dengan menaikkan harga barang.
Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas, menilai kenaikan harga BBM merupakan pilihan yang dilematis bagi pemerintah. Jika tidak dinaikkan maka semakin menambah beban subsidi energi pada APBN, sementara 80% subsidi BBM selama ini dianggap tidak tepat sasaran.
Di sisi lain, kenaikan BBM akan memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Ia mewanti-wanti para pelaku usaha untuk tidak memanfaatkan momen tersebut hingga berdampak buruk bagi masyarakat.
“Jangan menjadikan kenaikan BBM sebagai kedok dan aji mumpung dalam menaikkan harga komoditas pangan dan komoditas lain secara tidak wajar,” tegasnya, Ahad (04/08).
Ia menjelaskan, KPPU akan mengawasi tata niaga barang dan jasa untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang terbentuk karena perilaku kartel atau monopoli dari oknum tertentu.
Terlebih lagi, untuk kelompok jenis barang dan jasa yang produsennya menjadi kelompok yang menguasai barang dan jasa di pasar.
“KPPU nantinya akan melakukan hitung-hitungan harga keekonomian dari produk barang dan jasa untuk menilai apakah peningkatan harga barang dan jasa yang dijual sebanding dengan kenaikan harga bahan bakar atau biaya transportasi,” lanjut Ridho.
Dengan demikian, akan ada indikasi awal yang bisa dijadikan patokan untuk menelusuri dugan-dugaan praktik kartel dalam menentukan harga barang dan jasa setelah kenaikan harga BBM itu sendiri.
Tak hanya itu, KPPU Kanwil I juga akan ikut mengkaji penyederhanaan rantai pasok dan jalur distribusi bahan pokok sehingga dapat menahan laju inflasi. “Selain pemerintah sendiri juga dapat mengantisipasi kenaikan harga pangan dengan mengalihkan subsidi atau insentif lain pada angkutan distribusi bahan pangan,” ujarnya.
Baca juga: Wahyu Wahyudin: Penyaluran BLT BBM di Kepri Harus Diawasi
