Legislator Bintan Kritik Pembelian Mobil Dinas Baru di Tengah Efisiensi Anggaran

BINTAN – Kabar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan menganggarkan pembelian dua unit mobil dinas baru pada tahun anggaran 2025 menuai kritik dari kalangan legislatif.

Anggota DPRD Bintan, Hj Siti Maryani, menyatakan tidak mendukung kebijakan tersebut, mengingat saat ini pemerintah pusat hingga daerah sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

“Kalau dianggarkan tahun ini, saya belum mendukung. Karena kondisi keuangan negara sedang diarahkan untuk efisiensi,” tegas Siti Maryani saat ditemui di Bintan, Sabtu 21 Juni 2025.

Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menilai, masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan dibandingkan pembelian kendaraan dinas baru. Ia menyebut pengadaan bus sekolah, peningkatan layanan kesehatan, serta fasilitas publik lainnya sebagai contoh sektor yang lebih mendesak untuk dibiayai.

“Kalau mobil itu memang benar-benar untuk operasional yang sangat mendesak, mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi tetap harus ditelaah dahulu oleh badan anggaran DPRD,” ujarnya.

Sementara itu, suara berbeda datang dari Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Bintan, Syahri Bobo. Ia justru mendukung pengadaan dua unit mobil dinas tersebut, yang disebut akan diberikan kepada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada 2025.

Baca juga: Pemkab Bintan Dikabarkan Beli Dua Mobil Dinas Baru di Tengah Efisiensi Anggaran

Menurut Syahri, mobil dinas yang saat ini digunakan sebagian OPD sudah terlalu tua karena telah melewati tiga periode penggunaan. Ia menilai penggantian kendaraan dinas justru akan meningkatkan efektivitas dan kinerja aparatur di lapangan.

“Selama tidak mengganggu struktur anggaran yang lebih penting, saya rasa tidak masalah. Lagi pula, PAD Bintan saat ini cukup baik, terutama dari sektor pariwisata,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kondisi geografis Bintan yang cukup luas menjadikan keberadaan kendaraan dinas sebagai kebutuhan mendasar untuk menunjang aktivitas pemerintahan.

“Saya yakin Pemkab dan DPRD sudah menghitung dengan matang sebelum memutuskan,” katanya menutup. (*)