TANJUNGPINANG – Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Najib mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto menghapus utang macet pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Sekretaris Komisi III DPRD Kepri itu berpendapat penghapusan utang pelaku UMKM merupakan kebijakan populis yang dilakukan Presiden Prabowo. Dengan kebijakan itu, tentu diharapkan produktifitas UMKM meningkat.
“Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan sentuhan Presiden Prabowo terhadap pelaku UMKM yang saat ini dalam kondisi sulit,” kata Najib di Tanjungpinang, Kamis 8 Mei 2025.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Bintan itu mengemukakan bahwa
penghapusan utang macet dapat membantu para produsen yang bekerja di bidang pertanian, nelayan, hingga UMKM. Mereka merupakan produsen pangan yang memiliki peran penting, terutama di wilayah perbatasan Kepri.
Ia juga mendengar pendapat positif dari sejumlah pelaku UMKM yang mengapresiasi kebijakan presiden, apalagi saat ini kondisi perekonomian tidak menentu.
“Kebijakan nasional berupa penghapusan utang UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan sangat bermanfaat bagi UMKM Kepri, terutama yang bekerja sebagai nelayan dan petani,” ucapnya.
Najib menjelaskan program penghapusan utang UMKM tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada 5 November 2024. Utang yang dihapuskan hanya untuk UMKM yang memiliki tunggakan di bank-bank BUMN atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Berdasarkan data pemerintah, nilai utang yang bakal dihapus mencapai Rp14,8 triliun yang bersumber dari
1.097.155 debitur UMKM. Penghapusan utang melalui syarat tertentu sehingga dilaksanakan secara bertahap. Hingga 11 April 2025, pemerintah berhasil menghapus utang 19.375 debitur UMKM dengan total nilai Rp486,10 miliar.
[VIDEO] Apple Bangun Pabrik Di Batam Tahun Ini, Nilai Investasi USD 1 Miliar
