BATAM – Harapan masyarakat Kepulauan Riau untuk melihat Jembatan Batam–Bintan (Babin) berdiri semakin nyata. Proyek strategis ini dikabarkan telah mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat, dan kini hanya menunggu finalisasi anggaran sebelum dimulai pembangunannya.
Anggota Komisi III DPRD Kepri, Muhammad Musofa, memastikan bahwa pembahasan proyek monumental ini sudah sampai pada tahap akhir.
“Komisi V DPR RI sudah datang ke sini membahas soal itu. Insya Allah sudah diusulkan ke pemerintah untuk dimasukkan dalam anggaran,” ujar Musofa menyampaikan.
Menurutnya, pemerintah tidak akan menanggung seluruh biaya melalui APBN. Ia menjelaskan bahwa skema pembiayaan proyek raksasa tersebut akan menggunakan kombinasi dana APBN dan investasi swasta.
“Kalau semuanya dibebankan ke APBN, terlalu berat. Jadi kemungkinan sebagian dari APBN, sebagian lagi dari swasta,” jelasnya.
Baca Juga: Anggota DPRD Kepri Muhammad Musofa Soroti Dugaan Limbah B3 di Batam
Musofa menambahkan, seluruh persiapan administratif di tingkat daerah telah selesai.
“Komisi V DPR RI sudah meninjau langsung lokasi dan patok-patoknya. Berkas-berkas juga sudah kami siapkan. Jadi tinggal jalan saja,” ungkapnya dengan nada optimistis.
Walau belum ada angka pasti terkait besaran anggaran, Musofa menegaskan bahwa proyek ini akan memberikan dampak ekonomi luar biasa bagi masyarakat Kepri.
“Efek ekonominya dahsyat. Misalnya, sekarang sayur-mayur dari Batam yang kurang bisa dipasok dari Bintan. Kalau lewat kapal roro, satu mobil bayar Rp600 ribu, itu kan meninggikan harga. Kalau lewat jembatan nanti, paling hanya Rp100 ribu,” tuturnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan jembatan nantinya tetap mengikuti aturan Free Trade Zone (FTZ) di masing-masing wilayah.
“Kalau mobil FTZ dari Batam nggak bisa ke Bintan, begitu juga sebaliknya. Jadi nanti yang bisa lewat untuk usaha adalah mobil non-FTZ,” katanya menambahkan.
Musofa juga mengungkapkan bahwa rombongan pemerintah daerah akan bertolak ke Jakarta pada Rabu, 5 Oktober 2025, untuk melanjutkan pembahasan proyek ini bersama sejumlah kementerian terkait.
DPR Dorong Percepatan Pembangunan
Dari laman resmi Pemprov Kepri yang terbit Kamis, 30 Oktober 2025, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Batam-Bintan harus segera diwujudkan.
“Impian membangun Jembatan Batam-Bintan harus kita wujudkan bersama. Ini bukan sekadar proyek besar, melainkan simbol keterhubungan antarpulau di provinsi kepulauan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura,” ujarnya saat bertemu Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Batam, Rabu (29/10/2025).
Pertemuan penting itu juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Ketua III DPRD Kepri. Kemudian sejumlah kepala OPD Pemprov Kepri, Bupati Natuna, Wali Kota Tanjungpinang, serta perwakilan BP Batam. Selain itu, hadir pula mitra kerja Komisi V DPR RI dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan PDT, BMKG, dan Basarnas.
Lasarus menegaskan bahwa kunjungan ke Kepri dilakukan untuk memastikan seluruh program pembangunan nasional berjalan sesuai target dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap pembangunan sarana, prasarana, dan infrastruktur di Kepri terlaksana dengan baik. Serta berdampak pada penguatan ekonomi serta peningkatan layanan publik,” ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut, Lasarus menegaskan bahwa Komisi V DPR RI berkomitmen penuh untuk mengawal percepatan pembangunan Jembatan Batam-Bintan sebagai proyek prioritas nasional yang akan memperkuat konektivitas antarwilayah dan meningkatkan daya saing daerah.
Ia juga mengungkapkan bahwa nilai investasi proyek sekitar Rp16 triliun tergolong kecil jika dibandingkan dengan dampak ekonomi jangka panjang yang akan dihasilkan.
“Kita hanya perlu kemauan politik dan kerja keras bersama agar pembangunan ini benar-benar terealisasi,” tegasnya.
Dalam agenda Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, Komisi V DPR RI memfokuskan perhatian pada proyek infrastruktur strategis seperti Jembatan Batam-Bintan dan pengembangan transportasi di seluruh wilayah Kepulauan Riau.
“Komisi V DPR RI akan terus mengawal proyek-proyek vital seperti ini. Karena jika daerah maju, maka Indonesia juga akan ikut maju,” pungkas Lasarus.
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
