BATAM – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam mempertanyakan kinerja Dewan Pendidikan Batam di akhir masa tugasnya sebagai pendukung program pendidikan.
Dewan Pendidikan Batam telah terbentuk sejak 2017 lalu dengan masa kerja lima tahun. Tugas tersebut akan berakhir 2022 dengan anggaran yang telah dikeluarkan sebesar Rp500 juta.
“Sebelumnya agenda hari ini membahas terkait Pansel Dewan Pendidikan, ternyata hari ini pembahasan kinerja, makanya saya pertanyakan apa yang sudah dibuat oleh Dewan Pendidikan dengan anggaran Rp500 juta,” tanya Anggota komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua dan anggota Dewan Pendidikan Batam, juga Kadisdik Kota Batam.
Udin juga mempertanyakan sistem perekrutan anggota dan pengurus Dewan Pendidikan, karena pada faktanya, sejumlah anggota Dewan Pendidikan banyak yang berlatar belakang orang politik.
“Biarpun pada dasarnya tidak ada aturan yang melarang itu. Cuma rasanya kurang etis saja,” kata dia.
Ia menilai, jika diisi dengan orang politik, rentan akan adanya penyalahgunaan tugas dan fungsi sebagai Dewan Pendidikan.
“Jika perekrutan itu sarat dengan kepentingan, artinya untuk mengurus secara fokus kepada pendidikan akan sulit,” ujarnya.
Menurutnya, kemajuan pendidikan di Kota Batam, khususnya sekolah negeri akan sulit terwujud, bila yang berkecimpung di dunia pendidikan itu sarat dengan kepentingan.
“Kita ini ingin pendidikan semakin baik, janganlah pula ada anggota Dewan Pendidikan yang berkampanye di dalamnya untuk kepentingan salah satu partai. Saya bukan takut tersaingi. Namun, ini masalah etika, bicara pendidikan itu kita bicara moralitas,” kata Udin.
Selain itu, Udin juga menyoroti terkait kemewahan gaya hidup sejumlah guru dan Kepala Sekolah di kota Batam.
Hal tersebut berbanding terbalik dengan kondisi para siswa yang tidak mampu, yang hanya mengandalkan bantuan pemerintah.
“Kita liat lah sekarang gaya hidup guru, ada yang memakai tas dengan harga belasan juta rupiah, kalau Kepala sekolah jangan dibilang lagi, sudah macam toko mas berjalan. Emas di mana-mana,” katanya.
Baca juga: DPRD Batam Nilai Penindakan Dilakukan Bea Cukai Hanya Kelas Teri
Sementara, pimpinan RDP Aman menjelaskan, sebelum pansel dewan pendidikan terbentuk untuk periode selanjutnya, kinerja Dewan Pendidikan juga harus dievaluasi.
Menurutnya, apabila tidak ada kontribusi terhadap mutu pendidikan kota Batam, maka akan dibahas secara intensif kedepan.
“Jangan sampai ada anggaran namun tidak memiliki kontribusi yang positif terhadap pendidikan kota Batam,” kata Aman.
Ketua Dewan Pendidikan Batam, Sudirman Dianto tidak membatah mengenai beberapa dewan pengawas yang berafilasi ke parpol. Termasuk dirinya yang juga berlatar belakang politik.
Diketahui saat ini Sudirman Dianto juga menjabat sebagai Ketua Tim Relawan H Muhammad Rudi (HMR) untuk provinsi Kepri.
“Memang, sebagian besar dari kami (anggota dan pengurus Dewan Pendidikan) berlatar belakang politik,” kata Sudirman Dianto. (*)
