Lewat Temu Wicara, BPMP Kepri Tingkatkan Layanan Publik 

BPMP Kepri
Kepala BPMP Kepri, Warsita saat membuka kegiatan temu wicara peningkatan layanan publik di Hotel Aston Tanjungpinang. (Foto: Muhammad Bunga Ashab)

TANJUNGPINANG – Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar temu wicara dalam peningkatan layanan publik pada instansi pemerintah di Hotel Aston Kota Tanjungpinang, Kamis 22 Februari 2024.

Kepala BPMP Kepri, Warsita mengatakan, selaku UPT Kemendikbudristek terkait fungsi advokasi kepada pemerintah daerah atas segala kebijakan dalam hal Merdeka Belajar.

“Khususnya dalam strategi penyelesaian-penyelesaian masalah dalam implementasi semua kebijakan, termasuk di dalamnya PPDB (penerimaan peserta didik baru),” ujar Warsita.

Ia menuturkan, pelaksanaan temu wicara layanan publik ini perlu dilaksanakan bersama mitra kerja dan mitra organisasi kepada stakeholder dalam peningkatan layanan kepada mitra kerja.

“(Peningkatan layanan) standar nasional atau standar layanan  terkait seluruh fungsi BPMP dalam hal ini advokasi, edukasi dan sosialisasi terkait kebijakan Merdeka Belajar. Lebih fokus kepada layanan pendidikan PAUD, SD, SMP dan SMA sederajat, serta SLB,” ujarnya.

Warsita berpesan lewat kegiatan temu wicara ini tercipta kolaborasi dan komunikasi yang baik, empati atau layanan fungsi masing-masing kepada mitra kerja, pemerintah daerah, satuan pendidikan. “Sehingga layanan ini bisa dibangun secara baik dan bersama-sama,” ujarnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari mengatakan, berdasarkan pengawasan setiap tahun terkait penerimaan siswa baru menemukan dua persoalan, pertama penyimpangan rombongan belajar dan  daya tampung. Kedua masih maraknya berbagai jenis modus pungutan liar (pungli).

“Kami pesankan perlunya komitmen kepatuhan hukum terkait dengan regulasi, kalau pemerintah tegas masyarakat akan ikut,” ujarnya.

Lanjut, kata Lagat, perbaikan kualitas pelayanan publik di Kepri perlu dilaksanakan, khususnya di bidang pendidikan bisa dimulai dari PPDB.

“Kepala daerah jangan pencitraan dan masih ada intervensi dari oknum pejabat, kalau tidak tegas, bisa saja ke depan  terus terjadi. Terpenting komitmen kepatuhan hukum itu tadi,” ujarnya.

“Dalam pelayanan publik itu tidak ada istilahnya uang terima kasih. Jangan menerima uang tip, karena gratifikasi apapun, pasti akan mempengaruhi kualitas pelayanan,” katanya.

Baca juga: Tingkatkan Strategi Literasi dan Numerasi Lewat Rakor UPT Kemendikbudristek di Kepri

Sementara itu, Perwakilan Dinas Pendidikan Kepri, Lego Suhadha menilai kegiatan temu wicara ini bermanfaat bagi Dinas Pendidikan karena memberikan masukan dalam kebijakan.

“Sehingga masukan yang  diberikan untuk memperbaiki kebijakan pelayanan publik Dinas Pendidikan ke depan,” ujarnya. (*)

Ikuti Berita Ulasan.co di Google News