BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memaparkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2025-2029 dalam rapat paripurna DPRD Batam, Rabu 14 Mei 20025.
“Jadi titik permulaan pelaksanaan atas visi, misi, program, dan kegiatan kami dimulai dengan memformulasikan RPJMD ini,” ujar Amsakar kepada awak media.
Ia menyampaikan, visi pemerintahan Amsakar-Li Claudia adalah mewujudkan Batam sebagai bandar dunia madani yang inovatif, berkelanjutan, dan berbudaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi terdepan di Asia Tenggara.
Visi itu kemudian diformulasikan dalam lima misi utama, yaitu, penguatan SDM, pembenahan infrastruktur, peningkatan investasi, penguatan kepariwisataan, serts mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good governance dan bersih.
Lima misi tersebut diturunkan ke dalam sejumlah kegiatan sesuai kewenangan dan urusan pemerintah kota. Amsakar menyebut pihaknya telah menyiapkan 15 program prioritas, dengan tujuh di antaranya bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Mengenai sektor pariwisata, Amsakar menilai Batam memiliki posisi geografis dan geostrategis yang menguntungkan dengan aksesibilitas yang terbuka dari berbagai wilayah di Indonesia.
“Hampir semuanya terhubung. Konektivitas bisa dilihat dari penerbangan, pelabuhan internasional dan domestik kita. Dari Papua bisa ke Sulawesi, ke Surabaya, lalu langsung ke Batam. Dari Kalimantan, Sumatera Utara, Sumatera Barat juga sama,” katanya menjelaskan.
Ia menambahkan, potensi tersebut tercermin dari peringkat Batam yang berada di posisi dua atau tiga dalam jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia selama beberapa tahun terakhir.
“Pada 2014, tercatat 1,3 juta wisatawan mancanegara dan sekitar 3 juta wisatawan domestik datang ke Batam,” katanya menambahkan.
Amsakar juga menyoroti lima jenis pajak utama yang mendominasi struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam, yakni pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB), pajak penerangan jalan (PPJ), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak hotel, dan pajak restoran.
“Empat dan lima ini mengindikasikan bahwa daerah ini tempat kunjungan orang,” ucapnya.
Di samping itu, ia juga menyampaikan capaian PAD Batam pada triwulan pertama 2025 sebesar 32,8 persen, yang menandakan bahwa proyeksi keuangan daerah masih berada di jalur yang tepat.
“Triwulan satu idealnya 33,3 persen, kita dapat 32,8 persen. Masih dalam batas proporsional,” lanjutnya.
Menanggapi pertanyaan wartawan soal keluhan pelaku usaha hotel terhadap penurunan kunjungan akibat efisiensi anggaran pemerintah, Amsakar mengatakan hal itu perlu dikaji lebih jauh.
“Kalau ada statement bahwa hotel relatif terganggu dengan itu, ya perlu kita telaah, ya perlu kita dalami lagi. Efisiensi ini saya pikir pada persoalan pemerintah, tapi untuk sektor swasta, kunjungan yang lain, saya yakin tetap tumbuh dan berkembang,” ucapnya.
