TANJUNGPINANG – Calon Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah, menyoroti rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpnang sampai 30 persen.
“Sebagai Sekda jangan suka membuat sesuatu di mana yang bukan kewenangannya, ada dewan kalau mau menyampaikan itu dibicarakan dulu,” kata Lis dalam keterangannya, Kamis 7 November 2024.
Lis mengatakan, Sekda terlalu hobi berbicara yang bukan kewenangannya, seharusnya membuat suasana di Pemkot Tanjungpinang tenang.
“Dari kemarin asyik mempermasalahkan TPP ASN terus. Kalau Sekda punya TPP dipotong masih besar juga, tapi, coba ASN dengan TPP kecil, kalau dipotong bisa dibayangkan nggak,” ujarnya.
Mantan Wal Kota Tanjungpinang itu menyarankan Sekda Tanjungpinang, Zulhidayat berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pj Walikota Tanjungpinang dan DPRD, sebelum menyampaikan berulang ditengah pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang 2024.
“Sekarang sedang pelaksanaan Pilkada, siapa nanti yang akan menjadi pemimpin kita belum tahu, jadi statement yang tidak perlu disampaikan jangan disampaikan,” ungkap Lis.
Ia menilai masih banyak jalan keluar untuk menyelesaikan anggaran di Tanjungpinang yang tidak mesti jadi dasar pemangkasan anggaran dari TPP.
“Karena TPP itu adalah sebuah harapan dari pegawai, kalau mengharapkan gaji kan SK sudah masuk pendidikan,” kata Lis.
Ia memberikan masukan kepada Sekda Tanjungpinang jangan suka mengeluarkan pernyataan di media yang bukan kewenangannya. Menurut Lis, kebijakan itu dilaksanakan secara sepihak. “Jangan menciptakan perangkap untuk dirinya sendiri,” ujarnya.
Lis mengganggap TPP itu merupakan harapan dari pada pegawai dalam melaksanakan kehidupannya. “Jangan terlalu sering berstatement yang bukan sesuatu kewenangannya,” katanya.
Lis dengan tegas menekankan sebelum menetapkan kebijakan pemangkasan 30 persen itu juga melalui proses pembahasan bersama anggota DPRD Tanjungpinang.
Lis menyatakan tak segan mengarahkan 20 kursi anggota DPRD dari partai koalisi Tanjungpinang Berbenah menolak kebijakan pemangkasan 30 persen TPP ASN itu.
“Karena ada proses dan pembahasan itu di DPRD. Saya punya koalisi 20 kursi, maka kalau Sekda seperti itu, saya akan minta koalisi saya untuk menolak keputusan pemotongan itu,” ungkap Lis.
Alasan utama Lis menolak pemangkasan TPP itu tak lain dikarenakan TPP ASN Pemkot Tanjungpinang sebagai penggerak perputaran ekonomi di kota itu.
“Klau saya betul-betul menolak. Lebih bagus kita mengurangi kegiatan yang tidak terlalu penting untuk dilaksanakan dari pada memangkas TPP. Sekda perlu mengetahui bahwa ekonomi Tanjungpinang itu digerakkan oleh gaji pegawai,” ungkapnya.
Baca juga: Masyarakat Tanjungpinang Bersatu Gaspol Menangkan Lis-Raja
Lis memastikan, jika Sekda masih dengan keputusan pemangkasan 30 persen TPP ASN akan mengerahkan dukungan koalisi parpol pendukung di DPRD Tanjungpinang untuk menolak kebijakan sepihak itu.
“Sekali lagi, kalau sekda masih dengan keputusan itu, saya akan meminta seluruh partai koalisi untuk menolaknya, kan masih ada jalan lain untuk mengatasi itu tanpa harus memotong 30 persen TPP ASN,” ungkap Lis. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
