TANJUNGPINANG – Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah dan Raja Ariza (Lis-Raja) bergerak cepat mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memangkas birokrasi dan mencari solusi atas defisit anggaran yang dihadapi Pemkot Tanjungpinang.
“Kita lakukan ekspos per OPD untuk mengetahui permasalahan secara langsung. Dari situ, kita tentukan langkah efisiensi yang perlu diambil,” ujar Wali Kota Lis dalam pertemuan dengan jajaran di Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Selasa 4 Maret 2025.
Sebagai bagian dari program 100 hari kerja, Lis-Raja menitikberatkan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. Beberapa prioritas utama meliputi penyediaan lembar kerja siswa (LKS) gratis, kelengkapan atribut sekolah bagi siswa baru, serta perbaikan data kemiskinan agar bantuan sosial lebih tepat sasaran.
“Data kemiskinan harus diperbarui agar tidak ada lagi warga miskin yang terlewat dan tidak menerima bantuan,” tegas Lis.
Selain itu, Lis menekankan penyederhanaan perizinan untuk mempercepat pelayanan publik. Reformasi birokrasi ini diharapkan memudahkan masyarakat dalam mengurus izin tanpa harus menghadapi proses yang panjang dan berbelit.
“Kita akan pangkas prosedur perizinan agar lebih cepat dan mudah. Persoalan sengketa lahan juga harus segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut,” tambahnya.
Dalam evaluasi OPD, Lis-Raja menyoroti defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi tantangan utama.
“APBD kita saat ini tidak dalam kondisi sehat. Kami akan berkoordinasi dengan DPRD untuk mencari solusi terbaik melalui efisiensi anggaran,” ujar Lis.
Ia menegaskan bahwa dirinya dan Wakil Wali Kota Raja Ariza bekerja sama erat dalam menangani persoalan keuangan daerah.
“Kami saling melengkapi. Urusan internal dan keuangan memang menjadi ranah Wakil Wali Kota, tetapi karena defisit ini persoalan besar, kami harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Baca juga: Lis-Raja Siap Benahi Tanjungpinang Demi Kemajuan Daerah
Lis berharap sinergi antara Pemko dan DPRD dapat menjadi kunci dalam pemulihan keuangan daerah. Efisiensi anggaran akan diterapkan setelah evaluasi menyeluruh terhadap OPD.
“Program 100 hari kerja tentu mengalami penyesuaian sesuai kondisi keuangan. Misalnya, kami ingin memberikan insentif bagi lansia dan kader posyandu, dan alhamdulillah, itu sudah terealisasi,” katanya mengakhiri. (mba/*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
