JAKARTA – Ketegangan muncul di lingkaran elite pemerintahan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendirian family office di Indonesia.
Proyek ambisius ini diketahui merupakan salah satu program unggulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.
Purbaya memastikan negara tidak akan mengalihkan dana APBN demi mendirikan family office. Ia bahkan mempersilakan DEN untuk melaksanakan proyek tersebut secara mandiri.
“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Menurut Purbaya, penggunaan APBN harus fokus pada program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Dengan begitu, pemerintah dapat menekan potensi kebocoran anggaran negara.
Apa Sebenarnya Family Office
Secara sederhana, family office atau Wealth Management Consulting (WMC) merupakan firma penasihat manajemen kekayaan yang dirancang untuk melayani individu atau keluarga dengan aset kekayaan sangat tinggi.
Konsep ini memungkinkan para miliarder atau investor kakap global menanamkan modal di Indonesia dengan insentif pajak yang sangat minim, bahkan bisa bebas pajak.
Gagasan family office ini bukan hal baru. Luhut telah mengusulkannya sejak masa jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) pada era Presiden Joko Widodo.
Sejak 2024, pembahasan terkait proyek ini terus berjalan dan rencananya mulai diimplementasikan pada Februari 2025.
Baca Juga: Purbaya Ogah Bayar Utang Kereta Cepat, Ini Respon Istana
Luhut bahkan memastikan, rencana pembentukan family office tetap menjadi prioritas di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Targetnya, proyek strategis ini dapat beroperasi sebelum akhir tahun.
“Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan Presiden,” ujar Luhut saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), belum lama ini.
Saat ini, pemerintah disebut tengah memasuki tahap akhir proses finalisasi. Mereka juga telah menggandeng investor kelas dunia, termasuk Ray Dalio — pendiri hedge fund raksasa Bridgewater Associates asal Amerika Serikat — untuk memberikan masukan strategis.
Namun, sikap tegas Purbaya yang enggan mengucurkan dana APBN menjadi sinyal kuat bahwa proyek ini akan berjalan tanpa dukungan langsung dari Kementerian Keuangan.
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
