Pengamat Cenderung Mendukung Laksamana Yudo Margono
Lain politisi, lain pula pandangan sejumlah pengamat kemiliteran, terkait siapa Panglima TNI selanjutnya pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Wakil Koordinator Imparsial, Ardi Manto Adi Putra, mengingatkan kursi Panglima TNI harus dilakukan secara bergantian. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang TNI, Pasal 13 ayat 4 yang menyatakan jabatan dapat diisi secara bergantian sehingga potensi kursi Panglima TNI pengganti Hadi berasal dari Angkatan Darat maupun Angkatan Laut.
“Tapi kembali lagi kepada pertimbangan kompetensi, yang paling penting apakah presiden atau pemerintah menganggap yang paling dibutuhkan untuk penguatan pertahanan atau pemimpin militer di antara keduanya yang paling tepat atau di antara ketiganya paling tepat siapa,” kata Ardi.
Namun Ardi juga memberi catatan, bahwa langkah pemilihan Angkatan Darat atau Angkatan Laut akan mencerminkan langkah pemerintah ke depan. Jika memilih Angkatan Laut, kata dia, Jokowi bisa melanjutkan agenda Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pemilihan matra laut bisa sebagai upaya memperkuat agenda pertahanan maritim Indonesia minimal di kawasan ASEAN.
Sementara itu, Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, tidak memungkiri, baik Andika maupun Margono adalah kandidat kuat pengganti Hadi. Ia mengingatkan pemilihan Panglima TNI tidak mewajibkan harus berganti matra, tetapi kebiasaan selalu dipilih dengan matra yang berbeda.
“Kan peluangnya lebih besar pada dua nama karena belum pernah ada preseden habis udara ke udara lagi,” kata Fahmi, dilansir dari republika.co.id.
Fahmi lantas mengutip pandangan TB Hasanuddin bahwa Panglima TNI mendatang harus mampu teritorial, mampu menindak prajurit nakal hingga mampu menyelesaikan masalah Papua. Dalam pandangan Fahmi, syarat-syarat tersebut tidak berarti Panglima TNI harus dari matra darat. Ia mengingatkan matra laut dan udara juga mempelajari masalah teritorial dan mampu menindak prajurit nakal. Sementara itu, kasus Papua tidak bisa dijadikan tolak ukur karena masalah menahun yang di setiap era Panglima TNI, termasuk di Angkatan Darat sendiri.
Namun yang patut diperhatikan Presiden Jokowi, ada sejumlah dampak negatif jika memilih Andika. Pertama, ia menyoalkan lama waktu Andika mengkonsolidasikan kekuatan TNI dan menyelesaikan masalah. Ia mengingatkan, Andika hanya bekerja setidak-tidaknya setahun jika dilantik usai Hadi pensiun.
Sebagai catatan, Andika yang merupakan kelahiran 21 Desember 1964 dengan posisi umur 56 tahun. Pada Desember 2022, Andika akan memasuki masa pensiun. Ia pesimistis seluruh masalah TNI seperti masalah personel dan Papua bisa selesai dalam setahun, apalagi soal Papua yang tidak kunjung selesai hingga saat ini.
“Kalau dihadapkan tadi soal sinergitas, penegakan disiplin, terus Papua apa segala macam memang setahunan bisa apa?” kata Fahmi mempertanyakan.
