JAKARTA – Pemerintah telah mendesain untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023, yang penuh tantangan dan tekanan seiring melemahnya perekonomian tahun ini.
Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani mengatakan, para menteri telah menerima arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai sidang kabinet yang digelar, Senin (8/8) sore kemarin.
Menurut Sri Mulyani, melalui siaran resmi Sekretariat Presiden, prioritas nasional 2023 tetap memprioritaskan SDM, dan pembangunan infrastruktur termasuk Ibu Kota Negara (IKN).
Ia juga memastikan pemerintah tetap memprioritaskan anggaran pendidikan 20 persen dan kesehatan khusus reguler naik dari sebelumnya Rp133 triliun menjadi Rp168.4 triliun.
Sedangkan, untuk subsidi dan kompensasi diperkirakan tahun 2022 ini sebesar Rp502 triliun dan masih akan diprioritaskan di tahun depan.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Kepri 2022 Triwulan II Melambat, Hanya 5.01 Persen
“RAPBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi, atau biasa disebut shock absorber,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers didampingi Gubernur BI, Perry Warjiyo dan Ketua KPK, Firli Bahuri.
Lebih lanjut, kata Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 mengalami pelemahan sementara inflasi meningkat tinggi.
“Bapak Presiden meminta APBN tetap dijaga kredibel dan sustainable atau sehat. Kombinasi ini yang harus dijaga,” tandasnya.
Ini artinya, ekonomi global di 2023 akan melemah, dan inflasi dunia akan naik 6.6 persen. Sedangkan negara berkembang pada level 9.5 persen naik 0.8 persen.
“Inilah yang harus kita kelola di dalam negeri, kami terus meramu kebijakan fiskal dan moneter agar tetap efektif dan kredibel,” terangnya.
Baca juga: PT McDermott di Batam akan Rekrut 12 Ribu Pekerja hingga Tahun 2024
