JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan, hingga kini belum berkoordinasi dengan Kemenko bidang Perekonomian terkait rencana dengan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Nongsa, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa kementeriannya memang memerlukan banyak data center.
Oleh karena itu, kata Meutya, baik pemerintah maupun swasta diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan PDN ini, termasuk melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (PPP).
“Kami (Kemenkodigi) belum komunikasi dengan Pak Menko Perekonomian Airlangga, nanti dalam waktu dekat mungkin insya Allah kita akan ketemu. Tapi pada prinsipnya kan memang perlu banyak data center di beberapa titik. Nah nanti mana yang dimasukkan dalam ekosistem PDN dan mana yang memang peran swasta itu kita lihat,” kata Meutya Hafid di kantor Kemenkomdigi, Kamis 20 Maret 2025.
Terkait dengan proyek pembangunan PDN di Batam yang sebelumnnya bekerja sama dengan Korea, Meutya menjelaskan, saat ini pemerintah sedang mengevaluasi kemungkinan kerja sama dengan pihak lain. Terlebih telah selesainya masa kerja sama kedua negara.
Selain itu, Meutya juga menegaskan, rencana pembangunan data center di berbagai wilayah tetap menjadi prioritas.
“Pembangunannya (PDN) akan terus dilakukan. Kita nanti dengan siapa, kita akan putuskan bersama di pemerintah. Tapi yang memang rencananya tentu akan tetap membangun data center di berbagai wilayah, termasuk di wilayah tersebut. Sebenarnya data center kan wilayah yang tidak boleh di-disclose,” terang Meutya menambahkan.
Wacana pembangunan PDN di Nongsa sudah terdengar sejak Juli 2024. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengungkap ada 6 investor baru yang mengantre, untuk berinvestasi membangun pusat data di KEK Nongsa Digital Park, Batam, Kepri.
Adapun investor tersebut berasal dari negara-negara maju seperti China, Jepang, dan Amerika Serikat (AS), hanya saja belum diketahui berapa nilai investasinya.
KEK khusus Nongsa diresmikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021. Kawasan ini dikhususkan sebagai area bisnis di bidang ekonomi digital, pengembangan teknologi, riset, pendidikan, industri kreatif, dan pariwisata.
