BATAM – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, menyoroti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Batam, Kepulauan Riau, tinggi.
Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Batam mencatat sepanjang 2024 terdapat 219 kasus kekerasan terhadap anak dan 47 kasus terhadap perempuan. Sementara hingga April 2025, tercatat 64 kasus anak dan 20 kasus perempuan.
Sebagian besar kasus anak adalah kekerasan, sedangkan untuk perempuan lebih banyak KDRT.
Pernyataan itu disampaikannya saat mengunjungi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Batam pada Kamis, 24 April 2025.
Batam sebagai daerah transit yang menjadi tujuan dan persinggahan dari berbagai daerah, bahkan lintas negara. Dengan posisi strategis ini, Batam menghadapi tantangan serius, terutama dalam kasus kekerasan dan perdagangan orang (TPPO).
Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus.
“Ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah kota Batam. Harus ada kolaborasi, termasuk dengan Panglima TNI. Kita bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki TNI untuk bersama-sama menangani persoalan ini,” ujarnya.
Menurut dia, kunjungan kerja ke Batam untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Tujuan kami ke Batam adalah untuk melihat langsung bagaimana kerja-kerja perlindungan perempuan dan anak dilakukan, sekaligus memperkuat sinergi agar bisa lebih maksimal,” kata Arifatul.
Ia menyampaikan bahwa pada 21 April lalu, Kementerian PPPA telah menandatangani MoU dengan 12 kementerian dan lembaga untuk menguatkan sinergi.
Terkait efektivitas penanganan di daerah, terutama soal pemulangan korban, Arifatul menekankan pentingnya kreativitas dalam kolaborasi.
“Efisiensi bukan hambatan. Dengan dana yang terbatas, kita maksimalkan kolaborasi agar persoalan bisa diselesaikan bersama,” tegasnya penuh keyakinan
Dalam kunjungannya, Arifatul mengapresiasi UPTD PPA Batam yang dinilainya responsif terhadap kasus-kasus yang muncul.
“Hampir tiap hari ada dua sampai tiga klien datang. Ini menandakan masyarakat mulai sadar dan tahu ke mana harus mengadu,” katanya.
Sementara itu, Kepala UPTD PPA Batam, Dedy Suryadi, menyambut hangat kunjungan tersebut.
“Kami melayani dengan hati. Fokus kami bukan pada bangunan fisik, tapi membangun kembali semangat hidup korban yang terpuruk,” ujarnya.
Baca juga: Top 5 Investasi di Batam, Pengusaha Taiwan dan TETO Kunjungi BP Batam
Menurut Dedy, konseling menjadi cara utama untuk memulihkan kondisi psikis korban. Dalam praktiknya, pihaknya juga mencari sistem sumber berupa lembaga sosial, organisasi keagamaan, atau paguyuban daerah untuk mendukung pemulihan korban.
“Kami bahkan pernah menjalin kerja sama dengan gereja melalui LKSA untuk membantu keluarga korban. Sistem sumber ini penting dan harus dijaga jaringannya,” ucap Dedy.
Dedy menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan upaya monitoring dan pemetaan untuk penanganan kasus ke depan agar lebih terarah. (*)
