Pesan Prabowo-Gibran
Semangat yang sama juga hadir dari paslon 02 yakni Prabowo-Gibran beserta tim kampanyenya. Juru bicara (Jubir) TKD Prabowo-Gibran Wilayah Kepri, Arifuddin Jalil bahkan menyebut, Prabowo Subianto selaku capres yang mereka usung selalu tegas menyerukan semangat pemilu damai. Terlebih, pada masa pemilihan yang tinggal menghitung hari.
“Sebagaimana disampaikan oleh Pak Prabowo pada debat terakhir, kami mengimbau semua kader, simpatisan, termasuk koalisi agar menjelang pencoblosan mengedepankan kerukunan, kekeluargaan, dan toleransi,” katanya.
Menurutnya, pemilu damai adalah pemilu yang menggembirakan dengan saling menghormati meskipun berbeda pilihan. Kemudian juga tidak berbuat curang dan tidak menghadirkan narasi yang berpotensi menimbulkan konflik.
Hal itulah yang paling pihaknya tekankan kepada simpatisan dan tim di setiap daerah sebagai contoh kepada masyarakat.
“Tentu utama dulu kami mengimbau ke teman-teman koalisi agar menjadi contoh terbaik dalam memberikan pendidikan politik itu,” tuturnya.
Selain itu, TKD Prabowo-Gibran juga meminta masyarakat untuk cerdas dalam memilih informasi yang diterima. Mengingat perkembangan teknologi yang pesat kerap kali beriringan dengan informasi yang keliru bahkan hoaks.
“Bagi kami ketika ada yang coba memancing di air keruh sebaiknya dihadapi dengan bijak. Jangan berlebihan. kalau ada unsur kriminal kan ada aparat hukum. Biar yang berwenang yang menertibkan,” ucap Arifuddin.
“Harapannya jangan sampai terpancing. Kita dorong kedamaian yang kita hadirkan selama ini. Misalnya kalau ada yang mengejek, fitnah, dan lainnya kita senyum saja,” lanjutnya.
Atensi Ganjar-Mahfud
Sementara bagi Paslon 03 beserta tim kampanyenya, pemilu damai adalah impian bersama yang harus diwujudkan. Jubir TKD Ganjar-Mahfud Wilayah Kepri, Baharuddin mengungkapkan, salah satu poin utama pemilu damai ialah netralitas dan independensi penyelenggara pemilu.
Kedua aspek itu harus dijaga agar tidak menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat.
“Dari 03 tentu berharap semuanya berada di rel aturan. Apa yang boleh dan tidak boleh harus diikuti. Maka pemilu akan damai jika semua pihak berada di rel aturan yang ada,” ucapnya.
Ia khawatir, akan timbul gesekan hingga konflik bila penyelenggara maupun peserta pemilu keluar dari rel aturan yang ada. Potensi itulah yang ia takutkan akan menjadi akar dari rusaknya pemilu damai.
“Jika sudah berupaya di luar aturan seperti intimidasi, tidak netral, pelibatan kekuasaan untuk paslon tertentu tentu menjadi pemicu konflik, pergeseran, dan pergesekan,”
Baharuddin melanjutkan, hal itu tentu bertolak belakang dengan yang seharusnya terjadi yakni memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat saat Pesta Demokrasi.
Ia menegaskan, pihaknya selalu memegang teguh aturan yang ada selama ini. Mulai dari memasang alat peraga kampanye (APK) sesuai aturan hingga menolak poltik uang dan narasi-narasi negatif yang merusak kondusifitas pemilu.
TKD Ganjar-Mahfud pun selalu fokus dengan penyampaian visi misi untuk Indonesia nantinya.
Hal itu juga sebagaimana pesan dari Cawapres Mahfud MD saat berkunjung ke Kepri, beberapa waktu lalu. Maka dari itu, pihaknya pun turut berkomitmen untuk mewujudkan pemilu damai.
“Kehadiran Pak Mahfud di Kepri, beliau sampaikan agar kita tidak terprovokasi oleh upaya yang sengaja memicu pergeseran dan pertentangan di masyarakat,” tegas Baharuddin.
“Beliau (Mahfud MD) juga berpesan agar pendukung 03 tetap berada di dalam aturan. Beliau yang kita juluki sebagai ‘Pendekat Hukum’ di Indonesia maka kita harus konsisten di koridor hukum yang berlaku,” sambungnya.
Posisi Pemerintah
Berbagai harapan dari para parpol dan kontestan soal netralitas itu sontak dijawab oleh Pemkot Tanjungpinang.
Tak dapat dipungkiri, sejak awal tahapan pemilu dimulai hingga saat ini pemerintah jadi salah satu pihak yang paling disorot. Terutama perihal posisinya pada pesta demokrasi.
Pj Wali Kota Tanjungpinang, Hasan memastikan bahwa Pemkot Tanjungpinang tidak akan berpihak alias netral pada pemilu. Hal itu lantaran ia menyadari peran penting Pemkot Tanjungpinang untuk mewujudkan pemilu damai dan kondusif.
Berbagai imbauan, ajakan, serta sosialisasi pemilu damai pun telah pihaknya lakukan melaluinya media massa hingga media sosial.
“Kita Sosialisasikan agar masyarakat datang ke TPS dan lainnya. Rapat FKPD (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) juga kita mengutamakan itu (pemilu damai). Soal netralitas Pemda dan ASN (Aparatur Sipil Negara) kita sudah punya komitmen bersama dan sudah berikrar,” tegas Hasan, Rabu, 7 Februari 2024.
Menurut Hasan, Pemkot Tanjungpinang tak akan bosan mengingatkan para ASN-nya agar tak cawe-cawe pada kontestasi politik saat ini.
Ia mengungkapkan, hal itu sejauh ini telah terbukti efektif dengan tidak adanya laporan atau aduan soal ketidaknetralan ASN Pemkot Tanjungpinang.
“Beberapa apel pun kita sudah sampaikan. Tidak ada juga laporan ASN di Bawaslu dll. Artinya kan memang tidak ada,” ungkap Kadis Kominfo Kepri itu.
Ia pun memastikan bahwa setiap ASN yang “bermain” dengan netralitasnya akan berhadapan dengan berbagai ketentuan hukum.
“Kami pastikan kami netral. Kan sudah ada juga sanksinya baik di undang-undang pemilu maupun undang-undang ASN,” ujarnya.
Hasan juga mengimbau agar masyarakat Ibu Kota Provinsi Kepri turut serta menyukseskan pemilu 2024 dengan menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari nanti.
Ia berharap, masyarakat dapat memilih dengan bijak demi kebaikan negara dan seluruh masyarakat Indonesia.
Cooling System dan Pengamanan
Bicara pemilu damai tentu tak lepas dari peran sentral aparat penegak hukum khususnya kepolisian. Berbagai upaya telah dikerahkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Tanjungpinang.
Kapolresta Tanjungpinang, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu mengungkapkan, upaya itu dilakukan secara berkelanjutan dan masif hingga ke setiap sudut kota.
“Sudah banyak yang kami lakukan. Pagi, siang, sore, dan malam untuk cooling system. Pagi itu coffee morning, siang ngobrol bareng, sore dan malam juga ngobrol bareng,” ungkapnya.
Sembari itu, ia juga mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu nanti dan tidak mengutamakan narasi-narasi negatif.
Sementara untuk hari H pemungutan suara nanti, Polresta Tanjungpinang juga telah menyiapkan ratusan personel untuk pengamanan. Ia memastikan, Polresta Tanjungpinang siap mengawal pesta demokrasi agar berjalan dengan aman dan damai.
“Personel yang kita kerahkan nanti 600 lebih dengan tambahan instansi terkait sekitar 160. Kalau melihat pengalaman, pinang ini kan termasuk kondusif tapi kita tetap SOP dilaksanakan,” katanya.
“Nanti dibagi tiga. Yang sangat rawan satu personel mengawasi satu TPS, rawan satu personel mengawasi empat TPS, dan tidak rawan satu personel lima TPS,” sambung Kombes Pol Heribertus Ompusunggu.
Ia menyadari, perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar. Namun, tetap harus disikapi dengan bijak. Misalnya saja tidak saling mengejek dan menjelekkan sagu sama lain.
Pihaknya juga berharap, para kontestan, simpatisan, maupun pendukung setiap calon nantinya dapat legowo menerima hasil pemilu.
“Jangan saling menjelekkan. Sama-sama kita jaga. Jangan nanti setelah ada keputusan, ‘anu ini, anu ini’. Peserta juga harus dapat menerima dengan lapang dada hasil pemilu nanti,” imbuhnya.
Petuah LAM
Semarak Pesta Demokrasi 5 tahunan yang sudah di depan mata pun tak luput dari petuah dan nasihat para tokoh masyarakat Melayu di Kepri khususnya Tanjungpinang.
Hal itu tentunya tak terlepas dari cita-cita terlaksananya pemilu damai 2024 mendatang.
“Kalau kami, pemilu ini kan pesta demokrasi 5 tahunan sebagai amanat konstitusi. Perlu kita dukung dengan damai,” kata Ketua I Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepri, Atmadinata.
Ia menilai, pemilu damai tidak akan serta-merta terwujud sebab memerlukan tekat dan komitmen bersama yang kuat. Baik dari masyarakat, peserta pemilu, pemerintah, dan penyelenggara.
Maka dari itu, ia memberikan sejumlah imbauan untuk berbagai pihak tersebut. Pertama, pihaknya mengimbau masyarakat Kepri agar menggunakan hak pilihnya sehingga partisipasi pemilih di Kepri meningkat.
Kedua, masyarakat harus dapat menyaring informasi yang diterima karena pesatnya perkembangan memungkinkan beredarnya hoaks dan narasi negatif dari mana saja. Termasuk juga perihal black campaign.
“Masyarakat harus bisa menyaring mana berita yang benar dan mana yang bohong. Datangnya dari siapa, materinya isinya apa, tentu bisa dikritisi,” kata Atmadinata.
“Yang penting warga saling menghargai dan menghormati pilihan masing-masing. Termasuk juga menerima kekalahan, berjiwa besar atau legowo karena sebelum pemilu kan sudah banyak upaya yang dilakukan,” ucapnya.
Ketiga, pihak penyelenggara harus memastikan bahwa masyarakat yang memiliki hak pilih, mendapatkan kartu memilih untuk ke TPS. Selain itu, para penyelenggara harus bekerja sesuai koridornya masing-masing.
Lalu, tidak ada juga diskriminasi dan intervensi tertentu dari dan untuk pihak tertentu.
Keempat, ia mengingatkan kepada para kontestan untuk tidak bertindak di luar ketentuan.
“Memang, upaya itu (black campaign) bisa saja dilakukan melalui medsos. Kontestan hati-hati. Upaya itu kan diharamkan oleh undang-undang. Sanksinya cukup berat. Sebaiknya tindakan itu tidak dilakukan karena tidak sesuai aturannya,” tegasnya.
Dengan demikian, Atmadinata menilai pemilu damai dan bermartabat bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan di Kepri khususnya Tanjungpinang. (*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
