KARIMUN – Pelabuhan Parit Rempak Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri (Kepri) akan dipusatkan sebagai pelabuhan untuk bongkar muat barang.
Hal itu diusulkan Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepri, Ahmad Rofiq saat meninjau kondisi Pelabuhan Parit Rempak, Kecamatan Meral, Karimun, Kamis (8/12).
Peninjauan tersebut dilakukan, untuk pengoptimalan fungsi Pelabuhan Parit Rempak yang dikelola oleh PT Karya Karimun Mandiri (KKM), selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP) atau BUMD Kabupaten Karimun.
Ahmad Rofiq menilai, Pelabuhan Parit Rempak sangat layak dikembangkan terutama sarana dan prasarana yang bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya lihat tempatnya sangat layak dikembangkan. Ini dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit. Sayang jika tidak dimanfaatkan. KKM sebagai perusahaan yang menambah PAD. Jadi sangat dibutuhkan Karimun,” kata Rofiq.
Menurut Rofiq, diantaranya pengembangan Pelabuhan Parit Rempak yang sebaiknya dilakukan adalah optimalisasi pelabuhan bongkar muatnya.
Bahkan untuk hal itu, Rofiq mengaku telah memberi masukan kepada Bupati Karimun, Aunur Rafiq agar memindahkan seluruh kegiatan bongkar muat dari Pelabuhan Taman Bunga, Kecamatan Karimun ke Parit Rempak.
Baca juga: Gubernur Ansar dan Rafiq Kompak Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Karimun
Menurutnya, kawasan Pelabuhan Taman Bunga bisa dijadikan sebagai daerah bisnis dan wisata kota.
Sementara, kegiatan ekonomi perniagaan ataupun industri bisa dilaksanakan di Parit Rempak, yang kawasannya masih terbuka dan belum banyak pemukiman warga.
“Saya sudah menyampaikan ke Bupati, Pelabuhan Taman Bunga sudah tidak bagus. Di sana bongkar kapal bisa berhari-hari. Di atas jam tiga sudah tidak ada kegiatan. Bagusnya itu di sini. Ini perlu perubahan,” sebut Rofiq.
Ia juga menyatakan, pihaknya siap mendorong pengembangan Pelabuhan Parit Rempak bersama Pemda dan BUP selaku BUMD Kabupaten Karimun.
“Jangan khawatir, kami support. Kita dorong sama-sama. Kita buat kajian sehingga kegiatan Pelabuhan Parit Rempak bisa maksimal,” ujarnya.
Dirut PT Karya Karimun Mandiri, Yuwono menyampaikan maksud pihaknya mengundang Bea dan Cukai adalah untuk meminta masukan agar Pelabuhan Parit Rempak bisa maksimalkan.
“Kami BUP Karimun mengelola tujuh pelabuhan. Salah satunya Parit Rempak, yang termasuk ke dalam area FTZ dan hinterland. Seperti TPS sirkulasi keluar masuk barang belum maksimal. Jadi apa yg bisa kami buat, apa yg harus dilengkapi untuk memaksimalkannya,” papar Yuwono.
Baca juga: Bupati Karimun Pastikan Jalan Aspal di Pulau Belat Dibangun Tahun 2023
