LINGGA – Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memperbolehkan pelaksanaan kegiatan dinas di hotel, resort, dan restoran disambut antusias oleh para pelaku usaha di sektor perhotelan dan kuliner di Kabupaten Lingga.
Kebijakan ini dinilai sebagai angin segar bagi usaha lokal yang selama ini terdampak minimnya aktivitas instansi pemerintahan di fasilitas swasta.
Salah satu pengelola usaha perhotelan di Dabo Singkep, Asan mengaku optimistis kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan bisnis lokal.
“Jika benar Kemendagri memberikan izin kegiatan dinas di hotel, resort, atau restoran, ini kabar yang sangat baik bagi kami sebagai pelaku usaha,” kata Asan, Sabtu, 14 Juni 2025.
Ia menuturkan bahwa sejauh ini hotel milik keluarganya belum pernah digunakan sebagai lokasi kegiatan instansi pemerintahan.
[VIDEO] PT PELINDO DUKUNG PENGELOLAAN EKOSISTEM LAUT | U-NEWS SPECIAL REPORT
“Kalau hanya mengandalkan tamu dari masyarakat tempatan atau wisatawan luar daerah, sangat kecil sekali pemasukan,” ujarnya.
Minimnya tamu dari luar daerah serta terbatasnya kunjungan wisatawan menjadikan pemasukan dari sektor perhotelan sangat terbatas.
“Tapi jika benar kegiatan dinas boleh dilaksanakan di hotel, tentu ini bisa menjadi sumber pemasukan tambahan dan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Seperti diketahui, setiap hotel atau restoran yang menjadi lokasi kegiatan dinas akan dikenakan pajak, yang nantinya masuk ke kas daerah.
Oleh karena itu, keputusan Kemendagri ini tak hanya dinilai membantu sektor usaha, tetapi juga menjadi peluang kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
[VIDEO] BNN MUSNAHKAN 2 TON SABU, TERSANGKA MENGAKU DIJEBAK | U-NEWS
Asan menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan ini, terutama jika implementasinya sejalan dengan upaya pemerintah dalam memajukan daerah.
“Kami sangat mendukung, apalagi jika memang bertujuan untuk mendukung kemajuan daerah dan memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya siap menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah jika memang dibutuhkan sebagai mitra dalam penyelenggaraan kegiatan kedinasan.
“Kami selalu siap jika dibutuhkan. Asalkan regulasinya jelas dan pelaksanaannya transparan, kami yakin ini akan berdampak baik untuk semua pihak,” katanya, mengakhiri.
