BATAM – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) diminta untuk mengevaluasi PT Moya, yang dinilai gagal memberikan pelayanan yang prima dalam mendistribusikan air bersih untuk masyarakat.
Permintaan itu disampaikan seorang anggota DPRD Kepri, Uba Ingan Sigalingging. Ia menilai, diusia BP Batam ke-51 seharusnya BP Batam mampu menyelesaikan kebutuhan masyarakat terutama air bersih.
Sejak BP Batam menjalin kerja sama dengan PT Moya Indonesia, pelayanan distribusi air bersih di Batam semakin buruk. Kondisi air keruh, dan sering hidup-mati dengan waktu tak tentu.
“Terlepas dari pencapaian BP Batam, maka persoalan mendasar soal air saja harus ada solusi dan jaminan kepada masyarakat,” kata Uba, Sabtu (29/10).
Ia menjelaskan, kehadiran PT Moya adalah teknis untuk menyediakan air. Namun secara regulasi, BP Batam cenderung mengabaikan kebutuhan masyarakat itu.
Tak hanya itu, belum tampak langkah penanganan dan antisipasi dari BP Batam terhadap kondisi kota yang tampak sudah mulai mengalami krisis air.
“Banyak warga yang sudah lama mengajukan sambungan baru, tetapi belum juga direalisasikan. Harusnya, BP Batam membuka ke publik dan mengeluarkan moratorium, untuk menyetop pembangunan perumahan karena air tak cukup,” katanya.
Anggota DPRD Kepri Dapil Batam itu melanjutkan, BP Batam tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi. Tapi juga fokus pada pemerataan ekonomi dan pembangunan, hingga juga mampu menjadi representasi negara untuk masyarakat.
Baca juga: Warga Bengkong Keluhkan Kualitas Air PT Moya Keruh
Perihal PT Moya, Uba mendesak agar BP Batam segera mengevaluasi perusahaan tersebut. Hal itu karena PT Moya dinilai tidak mampu tampil lebih baik dari PT Adhya Tirta Batam (ATB) yang selama ini menjadi pemegang konsesi pengelola air di Batam.
“Harus dipastikan lebih baik dari ATB. Faktanya tidak. Kami minta dievaluasi secara total. Ini bukan bisnis sepatu. Tapi air yang menyangkut kebutuhan manusia,” tegasnya.
Menurut Uba, BP Batam terkesan memaksakan PT Moya untuk menggantikan PT ATB. Padahal faktanya, PT Moya tidak sanggup mengatasi persoalan kebutuhan air bagi masyarakat Batam.
“Jadi sehebat apapun capaiannya kalau mengabaikan kepentingan masyarakat maka tidak ada hal yang luar biasa,” tambah Uba.
Hal serupa juga disampaikan oleh anggota DPRD Kepri asal Batam lainnya, Wahyu Wahyudin. Menurutnya, kinerja PT Moya sangat tidak memuaskan.
Alhasil, ia mendapat banyak keluhan dari perihal buruknya kualitas air yang disalurkan kepada masyarakat.
“Banyak mati dan airnya juga kotor. Harus segera ditanggapi. Hampir tiap hari ada yang hubungi mengadu soal air. Apalagi terkait harga,” tuturnya.
Ia mengungkapkan laporan itu datang dari sejumlah daerah seperti Nongsa, Batam Center, hingga daerah Sei Beduk.
Oleh sebab itu, BP Batam selaku regulator harus mengambil tindakan. Bila perlu, BP Batam mencabut kontrak kerjanya bersama PT Moya yang tak lebih baik dari PT ATB.
“Coba lah terjun langsung ke lapangan dengarkan keluhan masyarakat. Harusnya regulator mengganti perusahaan lain kalau tak kunjung memberikan solusi. Pasti ada klausulnya,” tegas Wahyudin.
Baca juga: Warga Keluhkan Layanan Air Bersih DAM Kolong Enam Sering Macet
