TANJUNGPINANG – PT Pelindo Cabang Tanjungpinang kembali menuai kecaman setelah berencana menaikkan tarif tarif pas Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura yang akan diberlakukan pada 15 Maret 2025.
Keputusan ini dianggap mencurigakan karena hanya berselang satu bulan setelah rencana kenaikan tarif pada 1 Februari 2025 batal akibat penolakan masyarakat. Kini Pelindo justru menaikkan tarif menjelang Lebaran, saat masyarakat bersiap untuk mudik dan bepergian ke luar negeri.
Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kepri, Adiya Prama Rivaldi, menilai langkah Pelindo ini sebagai manuver licik untuk mengelabui masyarakat. Menurutnya, pembatalan sebelumnya hanyalah strategi untuk meredam protes, sementara rencana kenaikan tetap dijalankan di waktu yang dianggap lebih menguntungkan bagi perusahaan.
“Ini jelas permainan! Baru bulan lalu dibatalkan, sekarang dinaikkan lagi. Ini seperti sengaja dilakukan untuk mengecoh masyarakat. Pelindo tidak memikirkan dampak ekonomi yang dirasakan warga akibat kebijakan ini,” tegas Adiya, Rabu 12 Maret 2025.
Ia juga mencurigai bahwa Pelindo sedang menjalankan strategi kenaikan tarif bertahap agar masyarakat tidak langsung bereaksi keras.
“Jangan kira ini kenaikan satu-satunya! Jika masyarakat diam, dalam waktu dekat tarif boardpass pelabuhan domestik juga pasti naik. Ini pola yang sudah terlihat jelas!” lanjutnya.
Adiya juga menuding ada oknum pejabat yang hanya memikirkan keuntungan pribadi di balik kebijakan ini.
“Pejabat dengan otak kotor seperti ini harus disingkirkan! Mereka memanfaatkan alat negara untuk menekan rakyat demi keuntungan sendiri,” katanya.
JPKP Kepri juga menyoroti alasan perbaikan infrastruktur yang dijadikan dalih Pelindo untuk menaikkan tarif.
Menurut Adiya, Pelindo telah menerima dana besar dari BUMN, sehingga tidak seharusnya terus membebani masyarakat dengan tarif tinggi.
“Anggaran dari BUMN ke Pelindo Tanjungpinang itu besar. Kalau benar untuk perbaikan infrastruktur, kenapa harus membebani masyarakat? Seharusnya dana itu cukup untuk meningkatkan layanan,” ujarnya.
Baca juga: Diam-Diam Pelindo Tanjungpinang Bakal Naikkan Tarif Pas Pelabuhan Sri Bintan Pura
Ia juga membandingkan kebijakan Pelindo di Tanjungpinang dengan Batam, yang dinilai lebih adil dan tidak semena-mena dalam menaikkan tarif.
“Kenapa hanya di Tanjungpinang tarif terus naik? Seharusnya ada standar yang jelas dan adil bagi semua pelabuhan di Kepri. Ini menunjukkan ada ketimpangan yang harus diawasi lebih ketat,” katanya.
JPKP Kepri mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera bertindak guna menghentikan kebijakan ini. Mereka juga menyerukan kepada masyarakat untuk bersikap kritis dan tidak tinggal diam terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan publik.
“Jangan sampai rakyat yang sedang kesulitan ekonomi justru semakin terbebani oleh keputusan yang tidak masuk akal ini. Jika pemerintah tidak bertindak, masyarakat sendiri yang harus bersuara lebih keras,” tutup Adiya. (mba/*)
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
