JAKARTA – Pemerintah tiba-tiba menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (Bansos) pangan berupa beras 10 kilogram (kg), dan distribusi beras murah Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP).
Keputusan mendadak itu diambil pemerintah, demi menjaga harga gabah di tingkat petani agar tidak anjlok. Sehingga, bansos pangan dan beras SPHP pada Januari dan Februari 2025 ditiadakan.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, Selasa 04 Februari 2025. Arief, dilakukan untuk menjaga harga gabah di hulu yaitu petani, mengingat masa panen raya akan dimulai.
Saat ini, kata Arief, harga gabah di beberapa daerah masih di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500/kg.
Dia menjelaskan, pemerintah akan menyerap gabah dari petani dengan mengalihkan anggaran Rp16,6 triliun ke Bulog. Sebelumnya, dana Rp16,6 triliun dialokasikan untuk berbagai program bantuan pangan, termasuk beras murah SPHP.
“Untuk sementara, Januari dan Februari kita stop. Supaya kita bisa dorong harga gabah di petani itu bisa naik. Jadi pak Presiden itu perintahnya tegas bahwa (beras dan gabah petani) harus diserap. Pemerintah yang membidangi pangan sudah sepakat Rp16,6 triliun itu memang cash di depan untuk Bulog nyerap,” kata Arief Prasetyo Adi menjelaskan.
Dengan anggaran Rp16,6 triliun, lanjut Arief, Bulog bisa menyerap sebanyak 3 juta ton setara beras guna menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Langkah tersebut diambil, agar selama musim panen harga gabah tidak jatuh.
Bagaimana nasib bantuan beras dan SPHP ke depannya, Arief menyampaikan, keputusan ini bukan sekadar penundaan, melainkan pengalihan fokus anggaran.
“Enggak ada bantuan pangan dan beras SPHP untuk sementara. Anggarannya Rp16,6 triliun itu masuk ke Bulog untuk serap gabah dan beras. Sekarang prioritasnya adalah serap beras dan gabah petani. Jangan sampai harga gabah mereka jatuh,” terang Arief menegaskan, mengutip cnbcindonesia.
Dengan dihentikannya bantuan pangan untuk sementara waktu, masyarakat yang biasa menerima bantuan dari pemerintah mungkin akan merasakan dampaknya.
Namun, pemerintah meyakinkan kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan petani dan menstabilkan pasokan pangan di masa depan.
Arief juga menambahkan, keputusan ini telah disepakati bersama oleh Menko Perekonomian, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan. “Pokoknya yang di bidang pangan itu sudah sepakat. Rp16,6 triliun itu sudah diputuskan untuk serapan gabah dan beras petani,” ungkap dia mengakhiri wawancara.
