BATAM – Pemerintah pusat tengah menyiapkan langkah strategis untuk penanganan sampah nasional dengan pemanfaatan teknologi energi terbarukan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Batam yang juga Ketua DPD PAN Batam, Safari Ramadhan. Ia menilai Kota Batam perlu menyambut baik rencana tersebut karena dinilai sangat relevan dengan kondisi tingginya volume sampah di kota ini.
Safari menjelaskan, program pengelolaan sampah tersebut berada di bawah koordinasi Kementerian Kordinator Bidang Pangan yang dipimpin Menko Zulkifli Hasan, setelah mendapat penugasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah pusat sedang menyiapkan penanganan sampah dengan teknologi terbarukan. Batam harus menyambut baik karena sampah kita luar biasa banyak. Minimal mulai penanganan sampah kita sudah mulai berangsur di 2026, apalagi di 2027 juga ada program tambahan dari pemerintah pusat,” ujarnya menyampaikan.
Menurut Safari, ia memperoleh informasi awal mengenai kebijakan itu saat menghadiri Rakernas PAN. Ia menilai teknologi baru sangat dibutuhkan mengingat produksi sampah Batam mencapai sekitar 1.200 ton per hari.
“Ini harus kita dukung. Batam sebagai kota industri dan pariwisata butuh penanganan modern dan berkelanjutan,” kata dia menambahkan.
Menjawab pertanyaan ulasan.co terkait keluhan warga Batam, Safari mengakui sempat terjadi keterlambatan pengangkutan sampah di sejumlah kawasan, terutama didaerah tempat pemilihannya (dapil) Batu Aji.
“Yang biasanya sekali seminggu, ada yang sampai dua minggu tidak terangkut. Tapi sejak ada kebijakan Pak Wali dan Bu Wakil yang menggerakkan camat, lurah, RT, dan RW turun langsung, Alhamdulillah mulai teratasi,” ucapnya menyampaikan.
Namun, ia menilai masih ada kendala di hilir, terutama di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur. Meski demikian, Safari menyebut kesadaran warga, khususnya di Batu Aji, tentang pentingnya kebersihan mulai meningkat.
Namun Safari tetap meminta organisasi perangkat daerah terkait menuntaskan persoalan angkut sampah.
“Kalau tidak diangkut, menumpuk di depan rumah. Masyarakat akhirnya buang ke TPS resmi maupun tidak resmi, dan itu menumpuk juga. Tidak semua warga bisa buang sampah jauh-jauh karena butuh waktu dan tenaga,” ujarnya.
Terkait berbagai keluhan soal minimnya TPS resmi hingga sorongan sampah, Safari mengatakan, DPRD telah menganggarkan kebutuhan pengelolaan sampah, termasuk armada baru.
Diketahui kini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam mendapat anggaran fantastis Rp200 Miliar dari APBD 2026 untuk mengatasi persoalan sampah.
“Kita sudah anggarkan untuk penambahan armada dan peralatan lengkap. Tinggal eksekusi tapi ini sudah mulai,” jelasnya lagi.
Safari juga mengapresiasi peran aktif RT dan RW yang kini menjadi garda terdepan pengawasan kebersihan lingkungan.
“Di Batu Aji, RT dan RW luar biasa. Sekarang malah lebih sibuk urus sampah. Kita salut,” katanya menyambungkan.
Meski anggaran DLH sekitar Rp200 miliar telah dialokasikan, ia menegaskan bahwa penyelesaian tidak bisa instan.
“Untuk teratasi secara keseluruhan belum mungkin. Ini bertahap. Sampah kita ribuan ton sehari. Tapi dengan teknologi baru dan koordinasi pemerintah daerah-pusat, kita optimistis bisa mengatasinya,” tutup Safari.
Dilansir dari berbagai media, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa saat ini investor semakin mudah terlibat dalam pengembangan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa ke depannya para investor akan mendapat jaminan pasokan sampah untuk kebutuhan pembangkit dari pemerintah daerah.
Diketahui, pengembangan PLTSa ini didukung oleh terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Teknologi Ramah Lingkungan.
Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa 34 wilayah telah terdaftar dalam pengembangan PLTSa. Ia menegaskan bahwa program tersebut harus berjalan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan kerumitan bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha.
“Kalau saudara masih pada sistem yang lama, itu rumit, kasian Walikota, Bupati, kasihan pengusahanya, tidak ada kepastian, setiap setahun berunding. itu rumit,” terang Zulhas dalam Waste to Energy Investment Forum 2025, Rabu 19 November 2025 seperti dilansir dari CNBC Indonesia.
Zulhas menjelaskan bahwa prosedur bagi pengusaha yang ingin mengembangkan PLTSa kini dibuat sederhana.
“Cukup kirim surat bersama Pemdanya, di mana tempatnya, sampaikan saudara punya lokasi lahan, dan sampahnya dijamin Pemda. tidak kurang dari 1000, kalau kurang dari 1000 nanti pengusahanya rugi. kita tidak ingin pengusaha rugi,” ungkapnya menambahkan.
Setelah pengajuan dilakukan, rencana pembangunan PLTSa akan dilaporkan ke KLH untuk mengikat kesepakatan.
“Kita tidak ingin nanti setelah jalan Pemda gak tanggung jawab. Maka dari itu Kemenko pangan akan mengundang semua, semua tandatangan, dan selesai dan ada keputusan resmi, kemudian diserahkan ke Danantara,” jelasnya menekankan.
Nantinya, Danantara akan berunding langsung dengan pengusaha, sementara pemerintah tidak lagi ikut campur karena tahap berikutnya merupakan proses bisnis.
