Pemkab Karimun Persiapkan Digital Birokrasi Menuju Smart City

Karimun
Bupati Karimun, Aunur Rafiq (kiri) menandatangani nota kesepahaman dengan ICON+ dalam pengembangan smart city, Jumat (11/11). (Foto: Elhadif Putra)

KARIMUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun, Provinsi Kepulauan Riau terus mengembangkan digital birokrasi menuju smart city.

Langkah yang diambil adalah bekerja sama PT Indonesia Comnet Plus atau (ICON+). Dimana ICON+ merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero).

Kerja sama yang akan dijalin diantaranya program digital birokrasi, digitalisasi manajemen, serta pemerintahan yang adaptif terhadap digitalisasi sejalan dengan kemajuan teknologi menuju Karimun Smart City.

Kerja sama antara Pemkab Karimun dan ICON+ ditandai dengan penandatangan kesepahaman di Hotel Aston Karimun, Jumat (11/11).

Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengatakan, program tersebut sebagaimana dengan Perpres Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik.

“Aturan ini mengamanahkan kita agar pemerintah daerah bisa melakukan sistem pelayanan elektronik kepada masyarakat dalam rangka untuk public service,” kata dia.

Rafiq menyebutkan Kabupaten Karimun akan diwujudkan sebagai daerah smart city, harus dilengkapi dengan sistem teknologi dan informasi yang mumpuni.

“Ini akan kita tuju dengan digitalisasi. Kita lakukan secara bertahap,” sebut Rafiq.

Sementara GM PT Indonesia Comnet Plus SBU Sumbagteng, Handy Sanjaya mengatakan landasan dari smart city adalah connetivity.

“Baru dari situ kita bisa meningkatkan ke aplikasi yang akhirnya nanti pemerintah bisa merespons permintaan dan pengaduan (layanan) masyarakat,” jelas Handy.

Baca juga: Pelanggan Keluhkan Air Bersih Perumda Tirta Mulia Karimun Kotor

Dengan begitu pada tahap awal, ICON+ terlebih dahulu fokus mengembangkan pembangunan konektivitas di seluruh kantor OPD.

Setelah OPD akan dilanjutkan ke pengembangan internet fasilitas pendidikan dan kesehatan. “Jadi nanti akan konek seluruhnya,” ucap Handy.

Kemudian program bergulir tersebut juga akan memberikan efek ganda, termasuk berkaitan dengan perekonomian daerah. (*)