TANJUNGPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang menegaskan komitmennya untuk meniadakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar di berbagai lokasi. Upaya ini dilakukan melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan melibatkan unsur kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW setempat.
Tidak hanya menertibkan TPS liar, Pemkot Tanjungpinang juga secara berkelanjutan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya di wilayah pesisir agar tidak membuang sampah ke laut. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen menjaga kebersihan lingkungan sekaligus melindungi ekosistem pesisir.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, Pemkot Tanjungpinang turut menggalakkan penanaman mangrove (bakau). Selain menjaga ekosistem pesisir, mangrove berperan penting dalam meningkatkan kualitas udara karena mampu menyerap karbon hingga lima kali lebih efektif dibandingkan hutan daratan, yang dikenal sebagai *blue carbon*.
“Pemko Tanjungpinang juga rutin melaksanakan gotong royong membersihkan lokasi-lokasi yang masih terlihat kotor dan dipenuhi gulma bersama petugas kebersihan serta perangkat kelurahan,” ujar Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, SH, dalam keterangannya diterima, Senin 15 Desember 2025.
Menurutnya, langkah ini bukan semata-mata untuk mengejar penghargaan Adipura, melainkan untuk menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.
“Kami akan terus menggalakkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dimulai dari sumbernya. Aktivitas Bank Sampah akan terus didorong, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas tata kelolanya,” kata Lis Darmansyah.
Saat ini Kota Tanjungpinang telah memiliki 65 Bank Sampah. Bahkan, salah satu di antaranya pernah meraih predikat tiga Bank Sampah Unit (BSU) terbaik di Indonesia. Pemko juga mendorong terwujudnya konsep ekonomi sirkular, di mana sampah dapat diolah menjadi bahan baku bernilai ekonomi bagi UMKM dan Bank Sampah.
Sementara itu Ketua LSM ALIM Kepri, Kherjuli, menilai bahwa keberadaan TPS liar di Kota Tanjungpinang relatif lebih terkendali dibandingkan kota-kota lain. Hal ini tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas peduli lingkungan.
“TPS liar biasanya muncul setelah libur panjang hari besar keagamaan, karena timbulan sampah rumah tangga meningkat sekitar 10 hingga 15 persen dari hari biasa. Namun kini kondisinya jauh lebih baik seiring bertambahnya Bank Sampah di tingkat RW dan komunitas,” kata Kherjuli.
Ia menyebutkan, pada hari normal, timbulan sampah di Kota Tanjungpinang berkisar antara 90 hingga 95 ton per hari.
“Kami mendukung penuh komitmen Pemko Tanjungpinang dalam meniadakan TPS liar. Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama saat libur panjang Natal, Tahun Baru, dan Hari Raya lainnya,” ujarnya.
Menurut Kherjuli, TPS liar berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus terus dilakukan secara konsisten.
“Stop TPS liar. Kami mendukung penuh Wali Kota Tanjungpinang. Jika TPS liar dapat dicegah, peluang Kota Tanjungpinang untuk kembali meraih Adipura semakin terbuka lebar,” katanya.
Baca juga: Petugas Sampah Keluhkan Gaji Tak naik, Wali Kota Batam Bilang Tak Tahu, Lempar Bola ke DLH
Ia menambahkan, peluang tersebut semakin kuat dengan meningkatnya jumlah Bank Sampah, Kampung Iklim (ProKlim), Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional dan Mandiri, serta penerapan sistem sanitary landfill di TPA Tanjungpinang. (*)
