TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) membentuk satuan tugas (Satgas) penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) untuk mengantisipasi masuknya penyakit tersebut ke daerah itu.
“Sekdaprov Kepri Adi Prihantara ditugaskan sebagai ketua pelaksana, dengan melibatkan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau FKPD Kepri,” kata Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Senin (23/5).
PMK merupakan penyakit yang menyerang hewan berkuku belah dengan gejala ditemukan lepuh yang berisi cairan atau luka pada lidah, gusi, hidung dan teracak/kuku hewan.
Selain itu, gejala lainnya adalah hewan tidak mampu berjalan (pincang), air liur berlebihan dan hilang nafsu makan, namun PMK tidak menular kepada manusia.
Baca juga: Ansar Ungkap Kemungkinan Impor Daging Sapi Jika Stok di Daerah Kurang
Ansar mengungkapkan urgensi pembentukan satgas tersebut, selain bertujuan mengantisipasi agar PMK tidak sampai masuk ke Kepri, juga bagaimana dalam jangka pendek dapat memenuhi kebutuhan hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha maupun kebutuhan harian masyarakat.
“Karena mewabahnya PMK ini berdekatan dengan hari Raya Iduladha, maka pemenuhan kebutuhan hewan kurban juga menjadi prioritas. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan hewan kurban dari daerah yang tidak terkena wabah,” ujarnya.
Baca juga: Pesanan Sapi Tak Kunjung Dikirim, Pedagang dan Peternak Mengadu ke DPRD Kepri
Sampai saat ini, kata dia, sudah terdapat 15 provinsi di Indonesia yang dinyatakan tertular wabah virus PMK. Kendati tidak menular ke manusia, namun penyakit itu akan berdampak kepada perekonomian peternak.
“Kepri juga punya sentra peternakan yang harus dilindungi, maka kami upayakan jangan sampai PMK juga mewabah di Kepri,” ujarnya.
Mantan anggota DPR RI itu juga meminta pemerintah kabupaten/kota se-Kepri untuk segera mengirimkan data rasionalisasi kebutuhan hewan kurban terkait upaya pemenuhan kebutuhan hewan kurban pada Iduladha yang masih kurang.
Ansar menyatakan akan memudahkan proses mendatangkan hewan kurban dari daerah lain, dengan catatan wajib dibawa dari daerah yang tidak terkontaminasi PMK.
“Kami tinggal membahas bagaimana teknis mendatangkan hewan kurban tersebut dari provinsi lain,” pungkasnya.
