Daerah

Pemprov Kepri Gandeng Kejaksaan Awasi Dana Desa

Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri berupaya mengoptimalkan pengawasan terhadap penggunaan dana desa sebesar Rp276,40 miliar yang tersebar di 275 desa di wilayah Provinsi Kepri.

Hal itu dituang dalam nota kesepakatan tentang pengawasan terpadu pengelolaan dana desa yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri Hari Setiyono di Aula Gubernur, Kamis (17/6).

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan negara sesuai dengan nawacita ketiga Presiden Joko Widodo. Hal itu tentu membutuhkan pengawasan dan panduan pedoman, sehingga dana desa tersebut dapat digunakan secara transparan dan tepat guna.

“Tentunya tidak ada kata lain bahwa dana desa ini harus dikelola secara maksimal dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah di desa dan pengembangan infrastruktur desa,” katanya.

Baca juga: Kejaksaan Tahan Kades Terkait Dugaan Korupsi Dana Desa

Ansar mengakui, bahwa kendala utama di pengelolaan dana desa adalah kemampuan sumber daya manusia, sehingga banyak terjadi permasalahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga ke pengawasan. Untuk itu dirinya sangat mengapresiasi inisiatif Kejati Kepri untuk melalukan kesepakatan pengawasan dana desa.

“Harapan kita lebih lanjut kedepannya agar seberapa besarpun dana desa harus dimanfaatkan dan digunakan secara baik dan efisien, kita yakin dari desa yang sehat dan kuat akan lahir kecamatan yang kuat pula begitu seterusnya sampai negara yang kokoh dan kuat pula,” tuturnya.

Sementara itu, Kajati Kepri, Hari Setiyono menyebutkan, bahwa tugas dan fungsi kejaksaan di bidang intelijen adalah turut menjaga keamanan dan ketertiban umum antara lain turut menjaga peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

“Untuk itulah kami dari kejaksaan merasakan perlu dilakukan pengawasan yang terintegrasi dengan Pemprov Kepri terhadap peruntukan penggunaan dana desa,” ujar Hari.

Ia menambahkan, bahwa tujuan penandatanganan nota kesepahaman ini adalah untuk memberikan payung hukum sebagai pedoman dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Kejati Kepri dan Pemprov Kepri dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa.

“Jadi, pengelolaan dana desa menjadi ini lebih tepat mutu, tetap sasaran,” pungkasnya.

Di tahun 2021 Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana desa sebesar 72 triliun Rupiah. Untuk Provinsi Kepri yang memiliki total 275 desa anggaran dana desa sebesar 276,40 miliar, meningkat sebesar 2,23 persen dari tahun anggaran 2020.

Dana desa untuk lima kabupaten yakni Kabupaten Bintan terdiri dari 36 desa menerima dana desa sebesar Rp40,71 miliar, Karimun terdiri dari 42 desa sebesar Rp45,74 miliar, Natuna terdiri dari 70 desa sebesar Rp66,02 miliar, Lingga terdiri dari 75 desa sebesar Rp70,77 miliar, dan Kepulauan Anambas terdiri dari 52 desa sebesar Rp66,02 miliar.

Pewarta: Engesti
Redaktur: Albet

Related Articles

Back to top button