Pemprov Kepri Masih Kaji Manfaat PP Sedimentasi Laut

Salah satu Kapal Isap Produksi (KIP) tambang timah yang beroperasi di Karimun.

TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) masih mengkaji pemanfaatan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan Hasil sedimentasi di laut.

Kepala Dinas Pertambangan, ESDM Kepri, Darwin menyebutkan, masyarakat harus paham akan peraturan pemerintah itu, pengaturannya lebih dominan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“PP ini dominannya bukan di sektor pertambangan melainkan penanganan kualitas lingkungan laut,” ujar Darwis kepada ulasan.co, Selasa (30/5).

Sebagaimana diketahui, KKP membantah soal pembukaan kembali ekspor pasir laut. Meskipun, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

KKP mengimplementasikan peraturan pemerintah ini untuk pembersihan sedimentasi dengan mengedepankan aspek ekologi.

Baca juga: Pemprov Kepri Siapkan 30 Sampan untuk Nelayan Lingga

Kebijakan ini adalah upaya pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut.

Selain itu, ketentuan ekspor ini akan dirumuskan oleh tim kajian yang terdiri dari KKP, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Perhubungan. (*)

Ikuti Berita Lainnya di Google News