BATAM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, segera menetapkan wilayah kerja sejumlah Pelabuhan Ikan Terukur (PIT) di kabupaten/kota.
“Kita usulkan ke pemerintah pusat untuk mendukung dan mengakomodir nelayan, untuk bongkar muat di tangkahannya,” kata Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri, Laode Faishal, Rabu (11/01).
Ia mengatakan, hal itu merespon keluhan dari para nelayan dan pengusaha ikan soal minimnya fasilitas dan keterbatasan di enam PIT yang ada.
Untuk itu, Pemprov Kepri meminta agar pihak KKP RI dapat segera menetapkan wilayah kerja dari masing-masing PIT yang ada.
“Contohnya, nelayan bisa bongkar di tangkahannya masing-masing. Tapi cek poinnya tetap di PIT,” tambah Laode.
Menurutnya, hal itu adalah alternatif utama yang bisa dilakukan sembari menunggu Pemprov Kepri membangun sejumlah PIT yang ada.
Selain itu, pihaknya juga akan meminta Pemerintah Pusat agar membantu biaya pembangunan PIT di Kepri yang diprediksi bakal menelan biaya hingga ratusan miliar.
“Siapkan pelabuhan tentu butuh waktu yang lama. Kami juga akan minta dukungan dari pusat, agar ada dana yang bisa dikirim ke daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, KKP RI telah menetapkan enam PIT sebagai titik bongkar muat para nelayan di Kepri. Keenam pelabuhan itu terletak di Jembatan 2 Barelang di Batam, Tanjungmoco di Tanjungpinang, Kijang di Kabupaten Bintan, Selat Lampa di Natuna, Tarempa di Anambas dan Moro di Kabupaten Karimun.
Akan tetapi, penetapan itu justru menuai keluhan dari para nelayan dan pengusaha ikan. Hal itu dikarenakan memiliki jarak yang cukup jauh dari tangkahan, serta memiliki fasilitas yang belum memadai.
“Jaraknya cukup jauh dan fasilitasnya belum memadai,” kata salah seorang pengusaha ikan asal Karimun, Achuan.
Baca juga: Atap Lobi DPRD Kepri Roboh Gegara Diterjang Angin Kencang
