BATAM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) menyediakan anggaran sebesar Rp4,5 miliar bagi serikat buruh di Kota Batam. Anggaran itu disediakan untuk pembentukan koperasi serikat buruh.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, pihaknya telah menganggarkan senilai Rp4,5 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 mendatang. Anggaran tersebut untuk membantu para serikat pekerja jika ingin membentuk tiga unit koperasi dengan dana hibah masing-masing sebesar Rp1,5 miliar.
“Tapi tidak bisa satu kawasan satu koperasi. Kemungkinan satu koperasi menaungi sejumlah kawasan,” katanya, Ahad (06/11).
Ia menilai, pihaknya akan membicarakan hal tersebut dengan para serikat pekerja dalam waktu dekat ini. Kemudian, Pemprov Kepri akan bertemu dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan para grosir agar penyediaan barang di koperasi tersebut lebih mudah dan terjangkau.
Menurutnya, pembentukan koperasi itu dapat menjadi alternatif bagi para pekerja jika tuntutan kenaikan Upah Minimum Kerja (UMK) yang mereka minta tak dapat terealisasi.
“Jika dikelola dengan baik, ini potensinya akan besar. Karena pembelinya sudah pasti juga. Bisa membantu pekerja dan pemilik usaha,” tutur Ansar.
Sementara itu, Ansar mengaku belum dapat berbuat banyak perihal kenaikan UMK sebesar 13 persen yang terus menjadi tuntutan para buruh. Pasalnya, hingga saat ini Pemprov Kepri masih menunggu laporan dari masing-masing kabupaten/kota perihal UMK tersebut.
“Kan ada rumusnya. Nanti kita lihat dulu. Disnaker juga belum lapor ke saya. Kita kan terima dari kabupaten/kota dulu,” lanjutnya.
“Kita lihat, kalau terlalu kecil dan harus ditambah, maka akan kita tambah,” tegasnya.
Baca juga: Buruh Kembali Unjuk Rasa di Kantor Wali Kota Batam
Sebelumnya, para buruh telah beberapa kali melakukan aksi unjuk rasa menuntut kenaikan UMK sebesar 13 persen. Hal itu menyusul naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak pada peningkatan angka inflasi di Kepri khususnya Batam. (*)
