TANJUNGPINANG — Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas kian erat. Dalam waktu dekat, Bappenas berencana mendirikan kantor bersama atau Project Management Office (PMO) di Kota Tanjungpinang sebagai pusat koordinasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Rencana strategis ini disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas, Eka Chandra Buana, kepada Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, dalam pertemuan di Gedung Daerah Tanjungpinang, Kamis 6 November 2025.
Eka turut didampingi Direktur Eksekutif Sekretariat Transformasi Ekonomi Indonesia, Lukita Dinarsyah Tuwo, sementara Gubernur Ansar hadir bersama Pj Sekda Kepri Luki Zaiman Prawira, Kepala Bappeda Kepri Aries Fhariand, dan Kepala Dinas PUPP Kepri Rodi Yantari.
Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad menyambut antusias langkah Bappenas tersebut. Ia menilai pendirian kantor bersama menjadi bukti nyata perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan di Kepri sebagai wilayah strategis nasional yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Kami sangat mendukung langkah Bappenas ini. Dengan adanya kantor bersama di Kepri, koordinasi dan sinergi lintas sektor akan semakin kuat, dan implementasi program pembangunan bisa berjalan lebih efektif,” kata Ansar.
Gubernur Ansar juga menawarkan Gedung Bintan Expo di Jalan Basuki Rahmat, Tanjungpinang, sebagai lokasi yang ideal untuk dijadikan kantor bersama.
“Gedung tersebut juga akan menampung Satgas BGN dan Satgas Koperasi Merah Putih, sehingga bisa menjadi pusat aktivitas strategis yang terintegrasi,” ujarnya.
Menurut Eka Chandra, keberadaan kantor bersama ini akan menjadi terobosan penting dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah, terutama untuk memastikan keselarasan kebijakan pembangunan nasional dengan prioritas daerah.
“Kantor bersama ini akan menjadi wadah sinkronisasi antara program strategis daerah dengan program unggulan pemerintah pusat. Melalui PMO, kita ingin memastikan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan lebih cepat, efisien, dan tanpa hambatan,” ujar Eka.
Ia menambahkan, pendekatan kolaboratif ini merupakan bagian dari arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk memperkuat integrasi pembangunan lintas wilayah, terutama di daerah kepulauan yang memiliki potensi besar namun menghadapi tantangan geografis.
Dengan adanya PMO Kepri ini, diharapkan berbagai program pembangunan — baik yang bersumber dari pusat maupun daerah — dapat berjalan lebih sinkron, cepat, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kepri. (*)
