Tanjungpinang – Wakil Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kota Tanjungpinang, Robby Patria, menilai 100 hari pertama kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum maksimal, Kamis, (03/06).
“Setelah seratus hari, kinerja Ansar dan Marlin belum menampakkan perubahan yang mendasar, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau”, tutur Robby.
Menurutnya, hal itu bisa diukur dengan masih tingginya tingkat pengangguran, yakni sekitar 10,12 persen berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jadi kita bisa lihat tolak ukurnya, pertama yaitu tingkat pengangguran yang masih tinggi, padahal visi dan misi gubernur dan wakil gubernur dalam kampanye Pilkada 2020 waktu itu, salah satunya menciptakan lapangan pekerjaan”, lanjutnya.
Selain itu, angka pertumbuhan ekonomi Kepri dianggap masih minus. Hal tersebut bisa dilihat dalam triwulan kedua tahun 2021, angka pertumbuhan ekonomi Kepri masih dalam posisi di angka minus 1,18 persen.
Indikator lainnya, angka penularan harian COVID-19 di Kepri sempat berada di posisi empat besar nasional pada pertengahan Mei. Mengalahkan Jawa Timur dengan penduduk 40 juta.
Dari tingginya penularan tersebut, tambah Robby, menyebabkan Presiden Jokowi harus datang ke Kepri untuk memantau program vaksinasi, yang baru mencapai 129.680 dari 1.476.091 orang sasaran yang harus divaksinasi.
“Harus diakui, pandemi setelah Gubernur Ansar ini malah meroket sangat luar biasa, mengakibatkan Presiden Jokowi datang. Ironisnya, setelah presiden pulang, pandeminya malah tambah tinggi”, lanjutnya.
Indikator berikutnya adalah, serapan APBD Kepri yang hanya 10 persen lebih sejak bulan April 2021. Akibatnya, roda perekonomian masyarakat lambat berputar. Kegiatan APBD yang diharapkan bisa mendorong roda perekonomian di triwulan kedua, tak dapat dilakukan dengan maksimal.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Kepri seperti yang dijanjikan Ansar – Marlin saat kampanye Pilkada 2020 lalu di angka lebih dari 5 persen, sepertinya tidak mungkin tercapai.
Robby berharap dengan angka yang serba minus itu, Presiden Jokowi mau memberikan suntikan APBN untuk mendorong pembangunan di Kepri lebih cepat. “Seharusnya kita tidak hanya berjalan, namun sudah harus berlari kencang,” paparnya.
Oleh karena itu, Gubernur harus tegas memberikan penekanan agar OPD yang banyak menyerap anggaran seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas PU, dinas Perkim, Dinas Kelautan dan Perikanan segera melaksanakan kegiatan di tengah tengah masyarakat.
“Kita masih berharap, seperti kata pejabat dari pusat itu, Kepri harus seperti mobil ferari yang laju kecepatannya maksimal. Bukan Ferari keluaran tahun tua”, tutupnya.
Pewarta : Tommy Yandra
Redaktur : MD Yasir
