BATAM – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, yang juga pengamat ekonomi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Rafky Raysid mengungkapkan bahwa di Indonesia setiap kali memasuki periode Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) termasuk Kepri, membuat perekonomian cenderung melambat.
Fenomena ini menurut Rafky, dipicu karena berkurangnya fokus pejabat pemerintah yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pilkada.
Menurutnya, data-data sebelumnya menunjukkan menjelang pilkada bahwa aktivitas ekonomi melambat. Hal ini terjadi lantaran pejabat terkait terutama bagi yang mencalonkan kembali, lebih berkonsentrasi pada kampanye agar terpilih kembali.
Apalagi, lanjut dia, saat ini baik Pilkada Kepri maupun di tingkat kabupaten/kota banyak paslon yang memiliki latar belakang sebagai pejabat definitif sebelumnya.
“Fokus terpecah sehingga kinerja melambat,” kata Rafky Rasyid.
Dia menambahkan, kondisi ini bukan hanya berdampak pada pejabat yang berkampanye, tetapi juga memengaruhi aparatur di bawahnya, meskipun tidak terlibat langsung dalam proses pilkada.
Rafly juga menambahkan, meskipun ada Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) yang mengisi jabatan sementara, loyalitas serta efektivitasnya belum tentu setara dengan pejabat definitif.
Selain itu, Rafky juga menyampaikan bahwa belanja kampanye seperti pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tidak memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian sektor makro.
“Yang lebih berpengaruh adalah kemampuan pemerintah, dalam menarik investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat, bukan sekadar belanja atribut kampanye yang nilainya kecil,” jelas Rafky.
Meskipun belum ada data statistik yang menguatkan dugaan perlambatan ekonomi saat ini, Rafky menjelaskan bahwa potensi perlambatan tersebut, sudah diakui dalam beberapa penelitian sebelumnya.
“Efeknya kemungkinan baru akan terlihat setelah data resmi dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun depan,” sambung dia.
Ketika ditanya mengenai potensi durasi perlambatan ekonomi, Rafky memperkirakan akan berlangsung hingga proses pilkada selesai dan kepala daerah terpilih dilantik.
“Biasanya akan kembali stabil setelah kepala daerah yang baru dilantik, di mana fokus pemerintah sudah kembali pada peningkatan ekonomi dan pelayanan masyarakat,” tutupnya.
