Tanjungpinang – perseteruan antara media massa dan Pemerintah Kota Tanjungpinang sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini. Bahkan ditengah pertemuan antara Wali Kota Tanjungpinang dan beberapa media di rumah dinasnya baru-baru ini, Rahmah memerintahkan anak buahnya untuk mengambil seluruh ponsel awak media.
Terkait masalah di atas, pengamat kebijakan publik, Alfiandri, menilai ketidakharmonisan antara pemerintah kota Tanjungpinang dan media massa tersebut bisa mengganggu proses komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
“Pembangunan itu melibatkan semua komponen didalamnya itu ada pemerintah, masyarakat, bisnis sektor, Perguruan tinggi dan media massa, mestinya ini berkolaborasi dan bersinergi bukan konfik on interest,” kata Alfiandri, Senin (21/6).
Ia mengatakan, perseturuan yang terjadi antara awak media dan pemko Tanjungpinang harus diselesaikan. Sebab, masih ada hal yang lebih penting yang harus dikerjakan. Sebagai pejabat publik, Wali Kota Tanjungpinang harusnya bisa menjadi pengayom bagi siapa saja.
“Sebagai orang yang menakhodai pemerintahan kota Tanjungpinang harusnya, wali kota bisa menjadi pengayom, bukan malah membangun friksi antara pemerintah dengan awak media,” katanya.
Selain itu, Alfiandri menyayangkan sikap Wali Kota Tanjungpinang yang anti kritik. Pihaknya menilai seharusnya kritik itu perlu untuk kemajuan masyarakat.
“Kita kan punya keterbatasan, dengan adanya kritik itu bentuk perhatian kepada pemerintah. Kritik itu bukan menunjukkan rasa benci. Tapi sayang sekelas pejabat wali kota yang alergi kritik,” katanya.
Pewarta : Engesti
Editor : MD Yasir
