Tanjungpinang, Ulasan. Co – Nadim salah satu Pengamat Milenial yang berstatus sebagai mahasiswa mempertanyakan ketahanan pangan Kepri di tengah pandemik Covid-19.
Hal tersebut bukannya tanpa sebab. Sebagaimana dikawatirkan oleh presiden Jokowi terkait ancaman krisis pangan pada minggu lalu, Kepri kini tercatat mengalami defisit Beras >25% dari kebutuhan bahkan dinilai (siaga 1). Hal itu ia dapatkan dari Koran Tempo pada Selasa (5/5) lalu.
Selain itu, dirinya juga sempat memaparkan data yang ia dapatkan dari sumber yang sama.
“Per April 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 7 provinsi yang mengalami defisit. Ketujuh provinsi tersebut adalah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku, myaluku Utara, Papua, dan Papua Barat,” ujar Nadim pada Kamis (7/5).
Selain itu dirinya juga menambahkan data terkait daftar provinsi yang mengalami defisit beras.
“Namun berdasarkan data Kementerian Pertanian yang mencatat ada 6 wilayah provinsi defisit beras di Indonesia yaitu Kepulauan Riau (8,185), Riau (27,749), Bangka Belitung (9,891), Kalimantan Utara (763), Maluku (3,344) dan Maluku Utara (3,724),” tambahnya.
Nadim pun meminta agar pemerintah Provinsi Kepri dapat lebih memaksimalkan pada sektor ketahanan pangan Kepri.
”Pemerintah Daerah harus maksimalkan kembali disektor pangan. Baik Sawah yang ada di Anambas, juga ada di Lingga,” tutur Nadim.
Tidak hanya itu, ia juga meminta pemerintah provinsi untuk sigap dan segera memaksimalkan produksi industri yang sudah ada baik pertanian, perkebunan dan perikanan. Ia menilai industri perikanan yang sudah ada di Natuna, selama ini dinilai Belum berkembang dengan baik.
”Sektor-sektor pangan di Kepri terlihat sudah monokultur, di masing-masing kabupaten terdapat ciri khas yang mampu menompang ketersedian pangan Kepri. Kalau Lingga dan Anambas mampu menghasilkan beras atau sagu, daerah Natuna dengan penghasilan ikannya, Batam dengan industrinya, Tanjung Balai Karimun dan Bintan dengan perkebunannya, serta Tanjungpinang yang dikenal sebagai kota administrasi. Ini harus menjadi rantai ekonomi yang berputar saling menguntungkan dan menghidupkan daerah satu sama lain,” tutur Nadim lagi.
Sejalan dengan itu, Nadim yang juga sebagai salah satu pengamat milenial sekaligus mahasiswa Sosiologi di Perguruan Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Tanjungpinang meminta agar alokasi dana Covid-19 dapat sesuai dan dipertimbangkan dengan bijak.
”Alokasi dana Covid-19 harus dikaji ulang oleh Bappeda karna tidak jelas arahnya. Kalau misalnya ekonomi, ekonomi yg seperti apa? Bagaimanah caranya? Apa dampak jangka panjangnya? Mengingat imbauan presiden ancaman krisis pangan, perlu dana alokasi Covid-19 ditambahkan disektor ketahanan pangan yang belum diperhatikan,” tuturnya.
Pewarta : Chairuddin
