TANJUNGPINANG – Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji Tanjungpinang, Endri Sanopaka, menilai Pemilihan Suara Ulang (PSU) berpotensi diwarnai pelanggaran politik uang.
Endri menyampaikan, masyarakat sudah terbiasa dengan praktik politik uang dan bahkan tidak menganggap politik uang sebagai sesuatu yang negatif.
“Kita punya pengalaman beberapa PSU itu menaikkan nilai politik uang, bahkan di luar batas kewajaran. Jangankan PSU yang pemilu biasa saja menurut pengamatan saya luar biasa terjadinya ‘money politic’,” ujar Endri.
“Begitu nanti di PSU semua orang sudah memikirkan berapa harga suara ketika memilih di bilik suara. Bahkan dugaan kita nilai rupiahnya akan luar biasa” sambungnya.
Bukan tanpa sebab, menurut Endri, PSU menentukan nasib orang-orang yang sedang bertarung di kancah politik memperebutkan sisa-sisa suara yang selisihnya sedikit.
“Bisa jadi juga nanti setelah PSU ada potensi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perbedaan hasil pemungutan suara tadi,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Endri juga menyayangkan penyebab PSU yang terjadi di sejumlah TPS di Kepri. Penyebabnya terlalu sepele sehingga KPU harus mengevaluasi dan mengedukasi petugas di TPS mengenai aturan pemilu.
“Kalau dilihat dari temuan-temuan PSU itu tidak ada bicara kecurangan, tapi kesalahan prosedur. Gara-gara satu orang yang tidak terdaftar nyoblos akhirnya kena PSU” ujarnya.
Endri menganggap dengan adanya PSU penyelenggara harus mengeluarkan sumber daya kembali seperti pembiayaan dan lainnya.
Ditambah lagi KPU dan Bawaslu harus bekerja ekstra lagi untuk membujuk pemilih kembali ke TPS. “Dan ini bukanlah hal yang mudah, ini yang kita sayangkan juga” tuturnya.
Namun Endri, tidak menampik kelalaian petugas adalah hal yang manusiawi. Apalagi sebagian besar petugas di TPS adalah orang-orang yang baru dalam dunia kepemiluan.
“Tapi kinerja KPU dan Bawaslu tetap kita apresiasi yang telah bekerja dengan luar biasa di Pemilu ini,” tambahnya.
Ia berpesan bahwa semua pihak harus menjadikan PSU yang akan melaksanakan delapan TPS di Tanjungpinang sebagai pusat perhatian.
Sebab, tidak hanya berpotensi terjadi politik uang, potensi manipulasi pun bisa saja terjadi pada saat penghitungan suara PSU di tingkat kecamatan.
“Saya kira ini harus menjadi perhatian semua pihak. Begitu juga politik uang, tak hanya Bawaslu yang mengawasi namun masyarakat juga harus sadar untuk tidak melihat hal tersebut sebagai hal yang sepele,” katanya.
KPU Mulai Persiapkan PSU
KPU Tanjungpinang mengakui telah menyiapkan anggaran untuk PSU di delapan TPS di Tanjungpinang.
Menurut Anggota KPU Tanjungpinang, Andri Yudi mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk biaya pengadaan logistik, operasional PSU, konsumsi petugas di TPS, dan biaya pembuatan TPS.
“Anggarannya telah disiapkan oleh satuan kerja (satker), kami telah mengkomunikasikannya dengan KPU Provinsi Kepri ke KPU RI,” ujar Andri
“Untuk jumlah saya belum melihat datanya. Perkiraan saya tidak sampailah ratusan juta,” sambungnya.
Baca juga: PDI Perjuangan Kepri Ungkap Upaya Penggerusan dan Jual Beli Suara Caleg DPR RI
Ketika ditanya tentang potensi pelanggaran pada PSU yang akan dilaksanakan pada 24 Februari 2024, Andri tidak menyangkal bahwa berdasarkan pengalaman Pemilu 2019, PSU menjadi magnet bagi caleg-caleg untuk terlibat dalam politik uang.
“Untuk kemungkinan politik wallahuallam lah,” ujarnya.
Mengenai potensi ini, Andri mengungkapkan bahwa KPU Tanjungpinang telah berkoordinasi serta menyerahkan pengawasan dan mitigasi pelanggaran kepada Bawaslu Tanjungpinang.
“Isu-isunya ada, tetapi kami belum memiliki data yang konkret. Meskipun begitu, kami tetap menghimbau kepada para kontestan untuk berkompetisi sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Tanjungpinang, Zulhidayat, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang sedang berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait PSU. Pemkot Tanjungpinang siap mendukung penyelenggara PSU yang sebentar lagi akan dilaksanakan.
“Mungkin seperti kemarin kami bantu logistik,” ujar Zulhidayat.
Zulhidayat menambahkan bahwa Pemkot Tanjungpinang akan menyesuaikan dengan kebutuhan KPU terkait bantuan sarana dan prasarana.
Ikuti Berita Ulasan.co di Google News
